Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Pimpinan DPR: Pemerintah Jangan Gegabah Hapus BBM Jenis Premium

sumber berita , 25-12-2014

Tim Reformasi Tata Kelola Migas memberi masukan pada Pemerintah untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) RON 88 alias Premium. Kalau saran itu diterima, pertengahan tahun depan Indonesia tidak akan lagi mengimpor Premium, dan otomatis BBM RON 92 alias Pertamax bakal jadi pilihan utama masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto berpandangan, wacana penghapusan Premium akan berdampak positif untuk kehidupan manusia, karena bahan bakar jenis RON 92 secara teknis lebih ramah lingkungan.

Hanya saja, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa dibentuknya Tim Reformasi Tata Kelola Migas adalah untuk memberantas mafia migas, bukan untuk mengurusi hal teknis seperti yang diusulkan kepada Pemerintah.

"Tugas tim reformasi tata kelola migas kan untuk berantas mafia yang bermain di industri, dan juga untuk memperkuat produksi BBM kita," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/12).

Kalau kemudian apa yang disampaikan tim besutan Faisal Basri ini tidak sesuai dengan tupoksinya, maka Agus merasa perlu mengingatkan bahwa tugas tim tersebut bukan merekomendasi hal-hal teknis yang merupakan wilayah tim teknis.

Hal lain yang juga disampaikan Agus, Pertamina belum siap untuk menyediakan RON 92, karena memang refenerynya belum punya. Makanya perlu pemikiran panjang untuk menerapkan usulan itu sekarang.

"Menurut saya rencana itu tidak tepat. Harusnya tim itu merekomendasikan cara agar BBM bisa ditingkatkan dari produksi yang sekarang sehingga tidak terlalu memakan banyak biaya impor," tegasnya.

Terlebih, kata Agus, rencana penghapusan BBM premium sudah diarahkan untuk impor RON 92 dari Angola. Publik sudah dapat membaca siapa pihak yang bakal mendulang keuntungan dalam hubungan kerja sama perminyakan dengan negara di Benua Afrika tersebut.

"Ini kan hanya keberpihakan bisnis pada Angola saja, sehingga  rencana penghapusan Premium ini belum tepat. Realitanya, Pertamina juga belum mampu meski harus diakui kualitasnya lebih bagus. Jika dipaksakan, tentu akan jadi beban masyarakat, karena kualitasnya maka harganya lebih mahal," paparnya.

Diposting 26-12-2014.

Dia dalam berita ini...

Agus Hermanto

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah I