Sindiran keras dilontarkan anggota dewan dari Fraksi PKS Sumarli kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor.

Hal itu terkait pelaksanaan musrenbang di sejumlah daerah. Ketua Komisi D itu kecewa lantaran sosialisasi peraturan daerah terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tidak dilaksanakan secara optimal.

Terbukti, sejumlah aparat desa dan kecamatan mengaku tak mengetahui program prioritas Kebupaten Bogor. “Kesalahan bukan pada aparat desa, kecamatan ataupun masyarakat peserta musrenbang. Yang salah Bappeda dan bidang produk hukum yang tak bekerja maksimal,”katanya kepada Radar Bogor, kemarin.

Yang paling membuatnya kesal,sejumlah aparat desa dan kecamatan mengaku tak mengetahui jika ada perda RPJMD.

“Sebaiknya jauh-jauh hari perda ini disebar ke semua wilayah di Kabupaten Bogor. Nah, saat musrenbang, baik di tingkat desa atau kecamatan, kopian perda tersebut menjadi acuan masyarakat untuk mengajukan program-program yang diinginkan,”terangnya.

Kendati demikian, semua yang disampaikan dan diusulkan masyarakat saat musrenbang tak ada yang sia-sia. Namun,ada baiknya jika apa yang diusulkan sesuai dengan visi serta misi bupati yang tertuang dalam RPJMD.

“Ke depan saya berharap kinerja Bappeda ini lebih baik lagi lah. Jangan sampai masalah seperti ini terulang,” tegasnya.