Parlemen Indonesia mengajak para anggota Parlemen se-Asia Pasifik untuk mendorong lebih terbangunnya konektivitas dalam berbagai hal diantara warga negara di kawasan itu.

Seperti disampaikan dalam pidato oleh Anggota BKSAP DPR RI, Andika Pandu Puragabaya, dalam sesi sidang Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke -24, di Hotel Westin, Vancouver, Kamis (20/1), konektivitas adalah hal penting.

"Para pemimpin kita telah sama-sama memiliki visi Asia Pasifik yang menikmati konektivitas secara fisik, institusional, dan konektivitas people-to-people. Mari bekerja keras bersama merealisasikan visi itu," kata Andika.

Diingatkannya, para pemimpin APEC sudah berkomitmen pada tahun 2015 untuk mencapai kawasan Asia Pasifik yang terkoneksi dan terintegrasi. Maka itu, dibutuhkan penguatan gerbang jaringan (gateway) dan infrastruktur.

Gateway menjadi vital bagi pertumbuhan jangka panjang dan daya saing ekonomi negara yang sedang bertumbuh. Sebab hal itu akan membuka lapangan kerja dan ujungnya peningkatan standar hidup. Gateway juga akan menelurkan industri pariwisata, investasi, dan jasa di masing-masing negara-negara.

Semua hal itu membutuhkan pembangunan infrastruktur yang vital demi konektivitas dan pembangunan ekonomi di kawasan regional. Dalam upaya itu, kata Pandu, ada tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, yakni tantangan sumber daya dan kapasitas.

Pengalaman Indonesia sendiri menunjukkan hal itu dihadapi dengan melibatkan banyak pelaku ekonomi, khususnya sektor swasta demi membangun konektivitas di seluruh wilayah NKRI.

Pemerintah RI mengundang partisipasi swasta lewat mekanisme Public Private Partnership (PPP), yang sejalan dengan Deklarasi Pemimpin APEC pada 2015.

Pemerintah RI juga meluncurkan sejumlah propgram serta perbaikan regulasi demi mengakomodasi kebutuhan para investor dan peserta PPP dimaksud, demi pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan.

"Di 2009, Pemerintah RI membentuk Infrastructure Guarantee Fund demi lebih menegaskan komitmen Indonesia terhadap Public Private Partnership. Beberapa peraturan juga diubah demi mendorong sektor swasta lebih banyak terlibat," jelas Pandu, Politikus Partai Gerindra itu.

"Pemerintah Indonesia juga mengurangi berbagai hambatan aturan terkait akuisisi tanah demi infrastruktur yang selama ini jadi masalah."

Intinya, kata Pandu, komitmen Indonesia sudah tak perlu diragukan lagi terhadap pelaksanaan komitmen pembangunan konektivitas Asia Pasifik. Diharapkan, komitmen senada juga bisa diwujudkan oleh negara-negara di Asia Pasifik yang lain, tegas Pandu.