MEMBANGUN Indonesia dari desa yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus diikuti seluruh elemen masyarakat.

Pasalnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

Pesan tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua DPD Irman Gusman dengan jajaran pimpinan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di ruang pimpinan DPD, Jakarta, kemarin.

"Kami datang dari bawah, ingin program pembangunan dimulai dari desa. Kami ingin hadir jadi salah satu problem solver, bukan jadi bagian dari masalah, apalagi pencipta masalah," ujar Ketua PIM Din Syamsuddin.

Ia menjelaskan pihaknya menggagas tiga program andalan yang terfokus pada pembangunan desa.

Pertama, program Desa Cerdas atau smart village. Fokusnya, peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap isu-isu yang terkait dengan kebijakan pemerintah.

Kedua, program Desa Maju Mandiri Energi.

Koordinator program tersebut, Akhmaloka, menjelaskan belum semua desa menikmati listrik.

Pihaknya memulai proyek percontohan pembangunan pembangkit listrik piko atau mikrohidr, di desa wilayah Garut Selatan, Jawa Barat. Pembangkit memanfaatkan air terjun.

Ketiga, program Rumah Aladin (atap, lantai, dinding).

Targetnya, PIM akan membangun sejuta rumah sederhana berbujet Rp11 juta per unit.

Proyek percontohannya ada di Gunungkidul, Yogyakarta, Bogor Selatan, Jawa Barat, dan beberapa daerah di luar Jawa.

Wakil Ketua PIM Siti Zuhro mengakui ada sejumlah sektor yang bersentuhan dengan tugas pemerintah.

Pihaknya siap bekerja sama, terutama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta DPD.

Tentang pendanaan, PIM mendapat suntikan dari para anggota secara sukarela.

Sementara itu, Irman Gusman berkomitmen untuk bekerja sama dengan PIM melalui penggunaan fasilitas gedung DPD di daerah.

Baginya, gerakan masyarakat semacam itu merupakan wujud nyata untuk memberdayakan diri sendiri sekaligus membantu pemerintah, dan desa merupakan tempat yang tepat untuk memulai.