Marlinda Irwanti : Dosen Harus Lulusan S-2

Anggota Komisi X DPR Marlinda Irwanti mengaku prihatin terkait masih banyaknya dosen yang mengajar hanya dengan lulusan S-1, padahal dosen saat ini minimal harus lulusan S-2.

“Saya sangat prihatin ketika diketahui jumlah dosen kita sekita 230 ribu ternyata masih lulusan S-1, S-2 baru sekitar 120 ribuan berarti belum mencapai 50 persen padahal dalam Undang-Undang (UU) dan peraturan pemerintah menyatakan bahwa perguruan tinggi minimal di tahun 2017 dosennya itu harus S-2,”ujarnya disela-sela rapat dengar pendapat Panitia Kerja (Panja) beasiswa pendidikan tinggi dengan Kemeneterian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Terkait hal ini politisi F-Golkar itu pun menanyakan bagaimana target yang dibuat oleh Kemenristek Dikti ketika akan menjalankan peraturannya bahwa tahun 2017 itu semua dosen S-1 harus S-2 ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar.
 
“Nah ini kan harus ditargetkan oleh Kemenristek Dikti melalui dananya. makanya Panja hari ini sebenarnya kita ingin melihat bentuk anggaranya. Jangan berbicara anggaran dulu. Kita bicara pola, sistem yang dibangun, bagaimana target yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dosen,” tegasnya.

Lebih lanjut Merlinda mengatakan belum lagi berbicara terkait sertifikasi dosen yang baru 100 ribu, padahal kalau mau bersaing dengan negara lain apalagi sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)  para dosen ini harus mempunyai sertifikasi dosen.
 
“Dosen tidak bisa disebut dosen kalau tidak memiliki sertifikasi, dan ini tangung jawab pemerintah mereka harus punya target 2017, sekitar 230 ribu dosen harus sudah sertifikasi. Nah hari ini kita bicara target mereka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Apa programnya kemudian bagaimana indikator-indikator pengukuran untuk bisa mencapai target baru kita bicara dana,”tuturnya. 
 
“Jadi jangan dibalik mereka minta dana dulu tetapi kita tidak tahu yang dibangun seperti apa, minimal  dia harus punya target jadi kita tidak bicara lagi nanti 2018 mengenai sertifikasi dan dosen S-2. Sampai kapan negeri ini selesai untuk membangun,”lanjutnya.

Selain itu Politisi Dapil Jawa Tengah X juga berbicara soal beasiswa. Ia menanyakan mengapa anak-anak kita lebih menyukai beasiswa dibawah Kemenkeu LPDP dibanding yang dibuat Kemenristek Dikti padahal dananya sama-sama dari RAPBN.

“Artinya pola kerja dan sistem yang dibangun belum benar, makaya kita ingin dibetulkan dulu sistemnya, polanya, indikatornya untuk memilih seseorang mendapatkan beasiswa baru bicara dananya. Kita dengarkan dulu mereka bagaimana membangun pola dan sistem untuk menyelesaikan permasalahn dosen dan beasiswa untuk mahasiswa baru bicara anggaran karena masalah kita ini big data kita tidak jelas,”pungkasnya.

“Saya mendapatkan laporan, kalau beasiswa LPDP sistemnya bagus, polanya yang dibangun bagus mereka tidak pernah terlambat, lebih terjamin padahal mereka diluar negeri nah Kemeristek Dikti  memiliki beasiswa di dalam dan juga kementerian lain Terlambat memberikan dananya untuk penelitian, dan bulanan, buku dan lain-lain masih banyak keterlambatan padahal mereka mengambil  dan yang sama RAPBN, artinya pola kerja dan  sistem  yang dibangun belum benar makanya kita ingin dibetulkan dulu sistemnya polanya indikatornya untuk memilih seseorang mendapatkan beasiswa baru bicara dananya,”tambahnya.