Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru meminta agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersikap terbuka menyangkut proses tender proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 guna menjaga kredibilitas di level internasional.

"Keterbukaan itu termasuk alasan penunjukan konsorsium peringkat pertama sementara sampai akhir nanti. PLN harus transparan, perlu disampaikan ke publik," kata Falah, Senin (24/10).

Falah mengingatkan, jangan sampai proses tender PLTGU Jawa 1 yang mengabaikan kaidahnya kemudian ke depannya membuat proyek menjadi mangkrak.

"Kami tidak mau kecolongan lagi seperti terjadi dulu pengerjaan Jawa 5. Ditambah kalau mangkrak mengganggu percepatan ketersedian listrik 35 ribu megawatt (MW)," ujar Falah.

Komisi VII DPR, kata Falah, terus mengawasi proses pelaksanaan tender PLTGU Jawa 1 yang dilaksanakan sebab dianggap sudah level internasional.

"Jika nantinya ada yang tak lazim dalam pelaksanaan tender, maka Komisi VII DPR akan menanyakan dan meminta penjelasan PLN," demikian Falah

PLTGU Jawa 1 merupakan pembangkit listrik berkapasitas 1600 MW yang investasinya diperkirakan hingga US$ 2 miliar atau setara Rp 26 triliun. Rencana lokasi PLTGU Jawa 1 nantinya terletak di Muara Tawar.

Pada proyek ini diikuti oleh empat konsorsium antara lain, PJB-PT Rukun Raharja-Mitsubishi Corp, PT Medco Energy-Nebras, Pertamina-Marubeni Corp-Sojitz Corp dan PT Adaro Energy-Sembawang Corp.