Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

“Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan ekonomi ini,” ujar Ecky dalam sambutan di acara FGD “Indonesia Darurat Ketimpangan Ekonomi” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (22/2).

Menurut Ecky, hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.

“Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa orang di Republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.

“Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.