DPRD DKI menyoroti kerugian yang membelit salah satu BUMD Pemprov DKI, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour). Pasalnya, hingga semester satu 2017, kerugian perusahaan plat merah itu mencapai Rp 12 miliar.‎

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman meminta Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tak tinggal diam.

"Pak Djarot harus segera melakukan evaluasi total terhadap manajemen di jajaran direksi PT Jakarta Tourisindo," kata Prabowo saat berbincang dengan wartawan di loby DPRD DKI, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

"Kerugiannya sudah mencapai Rp 12 miliar, ini sudah diluar akal sehat. Makanya kami minta Pak Djarot mengevaluasi direksi Jaktour," kata Prabowo.

Anehnya lagi, tambah Prabowo, PT Jakarta Tourisindo justru mengajukan Penyertaan Modal Pemerintah (PMD) sebesar Rp 6,5 triliun pada APBD Perubahan 2017.

"Mungkin ini hanya akal-akalan untuk menutupi kerugian Jaktour. Kalau betul begitu kan kacau. PMD tidak akan efektif," beber Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI ini.

Berdasarkan data yang dikantongi Prabowo, uang kas Jaktour saat ini sudah habis. Oleh karenanya saat ini perusahaan hanya mengandalkan pendapatan dari unit usaha untuk biaya operasional. Namun tetap tidak mencukupi.

Diketahui, berdasarkan draf Kebijakan Umum Perubahan APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2017, tercatat ada sembilan BUMD yang akan memperoleh PMD.

Kesembilan BUMD itu masing-masing PT MRT sebesar Rp 4,1 triliun, PT Jakpro Rp 4,6 triliun, PT Jaktour Rp 6,5 miliar, PT Askrida Rp 4,4 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 460 miliar, PT Transakarta Rp 420 miliar, PD Pasar Jaya Rp 200 miliar, PAM Jaya Rp 300 miliar dan PT Penjamin Kredit Daerah Rp 150 miliar.‎