Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan ketersediaan air baku masih di bawah 50% atau jauh dari target pemerintah. Padahal, untuk mencapai ketahanan air dan pangan nasional dibutuhkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
Demikian dikatakannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dengan agenda tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
“Saya menengarai bahwa, kita berharap ketahanan air dan pangan menjadi target utama kita tetapi kapasitas kita yang rendah, kemampuan kita yang kecil. Padahal, air ini sangat penting untuk petani kita,” ungkap Yoseph.
Ia mengatakan, target pemerintah untuk ketersediaan air baku hingga 2019 mencapai 67,52 m3/detik. Sementara, capaian dari tahun 2015 hingga kini hanya mencapai 17,46 m3/detik. “Kalau kita mau swasembada beras, maka harus memenuhi itu,” jelasnya
Ia menambahkan, apabila ingin mencapai target tersebut maka harus ada political will dari pemerintah berupa dukungan anggaran. Sebab, ia menilai, pemerintah hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan, tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur air baku.
“Upaya pemerintah memprioritaskan jalan sudah betul. Namun, sembari jalan, produktivitas kita di bidang pertanian juga perlu didorong. Supaya semakin banyak irigasi yang dibangun, bendungan yang dibangun, petani terjamin kebutuhannya akan air sehingga ketahanan pangan kita akan terjamin dan tidak perlu impor beras lagi," sambungnya.
“Saya kira disisa waktu 2 tahun ini, pemerintah bisa mencapai target dengan ngubah mindset-nya untuk memindahkan anggaran dari bina marga ke sumber daya air. Memperbesar alokasi anggaran ke PUPR dan paling banyak mengalokasikan anggaran ke sumber daya air,” pungkas politisi dari dapil Jawa Barat VIII ini.
