Berita Anggota Parlemen

Komisi VII: Divestasi Saham PT Freeport Tambah Kusut

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengungkapkan, rencana pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PT FI) oleh pemerintah belum ada kejelasan.

"Proses divestasi hingga saat ini belum ada kejelasan hasil akhir, bahkan cenderung masuk ke fase yang tambah kusut dengan munculnya fenomena Rio Tinto Plc yang masuknya ke PT FI sebagai pemegang Participating Interest dengan dasar hukum yang tidak jelas," kata Kurtubi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Sementara, menurut dia, Kontrak Karya PT FI akan berakhir pada waktu 3 tahun ini.

"Sehingga terasa kurang tepat harus membayar divestasi 51% dan memperpanjang KK (kontrak karya) hingga 2041. Sebaiknya KK tidak diperpanjang. Karena KK pasca 2021 sudah tidak ada dasar hukumnya," tegas politikus NasDem itu.

Kurtubi menyarankan agar BUMN tambang menjadi operator ketika divestasi saham telah dilakukan.

"Dengan mempersiapkan BUMN Tambang, khususnya PT Aneka Tambang sebagai Opetator Utama. Namun Kalau PTFI ingin tetap berinvestasi, bisa dibuka peluang untuk memiliki saham maksimal 30%," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah kembali memberikan keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan izin ekspor untuk setahun kedepan.

Keputusan menambah ekspor ini tak sejalan dengan perkembangan pembangunan pabrik pemurnian tembaga atawa smelter Freeport yang jalan di tempat yakni 2,4%.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit menyampaikan, rekomendasi ekspor diberikan kepada Freeport Indonesia sejak Jumat (16/2) pekan lalu. Izin ekspor ini berlaku untuk 17 Februari 2018-17 Februari 2019.

"Freeport minta 1,66 juta ton. Namun yang kami rekomendasikan hanya 1,2 juta ton sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB)," ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (18/2).

Pertimbangan pemerintah memberikan rekomendasi ekspor ke Freeport Indonesia, berdasarkan hasil verifikasi dari tim independen yang bertugas mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter yang sudah mencapai 2,43%.

"Freeport sudah melaksanakan perencanaan awal. Mulai dari administrasi sampai dengan test soil untuk stabilitas lahan," pungkasnya.

Diposting 27-02-2018.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Kurtubi

Anggota DPR-RI 2014
Nusa Tenggara Barat