FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendukung wacana perlunya payung hukum setingkat undang-undang (UU) untuk menaungi FKUB.
"Memang begini, umat beragama bagian dari kehidupan bangsa kita. Jadi, memang ini (FKUB) juga adalah alat untuk mempersatukan antar umat beragama dan antar manusia yang di bangsa ini," kata Oesman, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional FKUB dan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/4).
Senator asal Kalimantan Barat itu menyebutkan, kerukunan antar umat beragama sedang menghadapi cobaan. Keharmonisan bangsa yang selama ini terjaga telah dirusak oleh isu agama yang dimainkan oknum tertentu. Hal itu terutama terjadi dalam nuansa politik.
Beberapa waktu ke belakang, terutama dalam momen-momen politik, agama digunakan untuk menyerang kelompok tertentu. Hal itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam konteks umat beragama.
Oesman menegaskan hal seperti itu tak boleh terjadi lagi. Dia tak mau isu sensitif itu dipakai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi Indonesia sebentar lagi menghadapi agenda besar polirik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Sedikit saja isu, kemudian dibesar-besarkan, dan hal ini jadi alat mengadu domba antar umat beragama," kata dia.
Oleh karena itu, Oesman sangat mendukung jika pemerintah membuat aturan setingkat UU untuk memfasilitasi FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan begitu, FKUB bisa menjadi gardu terdepan dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama.
"Harus ada payung hukumnya, dan saya sependapat dengan pembicara-pembicara sebelumnya memang sudah saatnya (merancang UU)," tandasnya.
