Anggota Komisi V DPR RI Nurhasan menyoroti regulasi untuk menghadirkan negara dalam pengelolaan air.

Menurutnya, masyarakat kerap kali bergemuruh ketika terjadi krisis energi. Namun krisis yang menyentuh lapisan masyarakat secara langsung sebenarnya adalah krisis air.

"Banyak yang tidak menyoroti bahkan tidak mengetahui hal tersebut," kata Nurhasan kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (26/7/2018).

"Saya kira ini diskusi panjang untuk menjembatani BUMN, BUMD, dan lain-lain agar memaksimalkan potensi tanpa meniadakan peran swasta, tinggal proporsi diperketat," tambahnya.

Nurhasan menambahkan peran masyarakat akan diperbesar untuk mengevaluasi kebijakan sumber daya air.

"Masyarakat diperkenankan untuk memproduksi sekaligus mengevaluasi kebijakan-kebijakan sumber daya air, sekaligus membentuk usaha bersama untuk mengelola air," jelasnya.

"Intinya air adalah milik rakyat banyak jangan sampai dimonopoli," tegasnya.