Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan berlumpur menuju Makam Pahlawan Nasional Cut Meutia di Aceh. Jalan sepanjang kurang lebih 21 kilometer yang rusak tersebut berada di kawasan Ujung Krueng Keurentoe, Aceh. Tentu, sebagai bangsa yang besar, Bangsa Indonesia harus menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur.
“Sebagai pahlawan nasional, Cut Meutia tidak hanya telah berjuang untuk bangsa dan negara, melainkan juga menjadi inspirasi bagi perjuangan kaum perempuan. Ironis sekali jika jalan menuju makam beliau kondisinya rusak parah dan bahkan berlumpur, sehingga sangat sulit untuk diakses,” jelasnya saat menerima perwakilan masyarakat Aceh di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1/2019).
Hadir dalam acara tersebut antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan, Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini, Anggota DPRA Kabupaten Aceh Timur Tengku Iskandar, Ketua ASWAJA Aceh Tengku Fakhrozi, Pimpinan Pesantren Aceh Utara Tengku Fakhruddin, Panglima Penjaga Makam Cut Meutia Tengku Mudawali dan Tokoh Masyarakat Lhokseumawe Tarmizi David.
Bamsoet, sapaan akrab legislator Partai Golkar ini menilai akses jalan yang bagus menuju makam Cut Meutia akan mendukung pengembangan potensi wisata religi, yang pada gilirannya juga akan memberikan efek positif terhadap perekonomian rakyat. Tidak hanya dari dalam Aceh, warga dari luar Aceh pun akan banyak yang berziarah ke sana.
“Masyarakat disekitar makam bisa membuka warung-warung kecil menyediakan makanan dan minuman untuk para penziarah. Berbagai aktifitas eknomi rakyat lainnya juga akan menggeliat, seperti jasa travel, tour guide, homestay, maupun penjualan souvenir. Yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakyat sekitar," tutur Bamsoet.
Dalam pertemuan tersebut, legislator dapil Jawa Tengah VII ini juga mendorong Kementerian PUPR untuk memperhatikan aspirasi dari masyarakat Aceh yang mengusulkan lanjutan pembuatan jalan dua jalur sepanjang 6 KM di Kota Lhokseumawe. Tepatnya berada di Kecamatan Muara Dua sampai Kecamatan Blang Mangat.
“Sejalan dengan program kerja Presiden Joko Widodo, masyarakat Aceh sangat menyadari pentingnya infrastruktur jalan sebagai bagian dari meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kementerian PUPR harus bergerak cepat menyambut aspirasi masyarakat Aceh ini. Sehingga masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran negara dalam aktifitas kehidupan mereka," tandas Bamsoet.
Bamsoet juga menyambut baik usulan dibuat lapangan terbang di Kota Lhokseumawe agar warga yang akan berpergian ke luar negeri tidak perlu lagi melalui Medan. Selain itu, diperlukan pula pembangunan pelabuhan penumpang. Sebagai salah satu kota maritim yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, pembangunan pelabuhan penumpang harus menjadi prioritas agar jalur perdagangan dan arus penumpang jalur laut di Kota Lhokseumawe bisa bergerak cepat.
“Tak hanya itu, pemerintah pusat dan provinsi juga perlu segera memperbaiki sarana dan prasarana di pelabuhan Perikanan Pusong, Lhokseumawe. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah meningkatkan status pelabuhan Pusong menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, PPI harus dikelola oleh provinsi. Berbagai sarana dan prasarana yang belum maksimal harus segera dibenahi. Seperti pengerukan kembali karena pelabuhan sudah dangkal, pembangunan dermaga dan tempat pengisian bahan bakar nelayan, dan juga lokasi pelelangan ikan," papar Bamsoet.
Tak hanya di bidang infrastruktur, Bamsoet juga menerima pengaduan pengembangan di bidang pertanian. Pada tahun 2017, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh mencatat dari sekitar 530.638 hektar lahan kering di Aceh, baru 2.563 hektar yang dimanfaatkan untuk pertanian. Selebihnya masih lahan tidur.
“Potensi pemanfaatan lahan kering di Aceh masih sangat besar sekali. Sayang jika tidak dimaksimalkan, terutama melalui sektor pertanian melalui penanaman jagung dan kacang-kacangan. Kementerian Pertanian sudah punya program perluasan pertanian di areal lahan kering, program tersebut juga harus segera menyentuh ke masyarakat Aceh," terang Bamsoet.
Sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menekankan perlunya Kementerian Pertanian menjalin kerja sama dengan berbagai pesantren di Aceh. Pesantren punya potensi besar menyukseskan program pertanian, mengingat aktifitas kesehariannya sangat dekat dengan denyut nadi masyarakat.
“Pemberdayaan pesantren dalam menggarap lahan kering bisa menjadi aktifitas yang bermanfaat bagi santri maupun masyarakat di lingkungan pesantren. Sehingga bisa turut mendongkrak produktifitas pertanian nasional kita menuju swasembada. Kalau kita sudah berdaulat di bidang pertanian, maka tak perlu lagi ada yang namanya impor," pungkas Bamsoet.
