Partai Gerindra mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Komentar Cak Imin yang meminta jatah 10 menteri, jika Jokowi-Ma'ruf Menang, dinilai tak etis
Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahro menegaskan, apa yang disampaikan Cak Imin bertolak belakang dengan kampanye Jokowi bahwa koalisi kubunya dibentuk tanpa syarat.
Dengan kata lain, ketika Cak Imin meminta jatah kursi maka koalisi tanpa syarat adalah bohong. "Jadi kalau sekarang sudah ada yang ngomong soal jatah itu sungguh memalukan," ujar Nizar kepada JawaPos.com, Selasa (29/1).
Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai sebenarnya koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin rapuh."Karena penuh dengan politik struktural yang ujung-ujungnya hanya mengejar jabatan oleh partai yang bergabung dengan mereka," tegasnya.
Nizar memaparkan bahwa apa yang disampaikan Cak Imin mengancam sistem presidensial Indonesia. Karena seorang kepala negara yang mempunyai hak prerogratif tentang anah buahnya, malah disandera oleh sekelompok orang hanya karena merasa mendukungnya.
"Ini perkara serius, acamana terhadap sistem presidensial kita, bukan main-main," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan partainya mendapatkan 10 kursi menteri dalam pemerintah 2019-2024.
Cak Imin mengatakan dengan memiliki 10 menteri, khususnya di sektor keuangan dan ekonomi, maka partai akan mampu membawa ekonomi masyarakat lebih cepat makmur dan sejahtera.
