Keputusan Menteri Perdagangan No 541 tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----
                             NOMOR 541 TAHUN 2023
                                    TENTANG
     HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN
                       KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
                MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang       : a.     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
                         Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 tahun 2022 Tentang
                         Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk
                         Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Harga
                         Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar
                         Merek Refined,, Bleached and Deodorized Palm Olein yang
                         Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan
                         Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu
                         menetapkan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas
                         Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar;
                  b.     bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi
                         atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea
                         Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan
                         hasil rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga
                         pemerintah non kementerian, dan/atau badan teknis terkait;
                  c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                         dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
                         Menteri Perdagangan tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga
                         Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang
                         Dikenakan Bea Keluar;
Mengingat      : 1.       Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
                         Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
     Agreement Establishing The World Trade Organization
     (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
     sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
     Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
     10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
     Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
     Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>