Keputusan Menteri Perdagangan No 544 tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----
                    NOMOR 544 TAHUN 2023
                           TENTANG
     HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG
                    DIKENAKAN BEA KELUAR
            MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang     : a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
                     (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
                     tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang
                     Ekspor, perlu menetapkan Harga Patokan Ekspor atas
                     Produk Pertambangan yang dikenakan Bea Keluar;
                b.   bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk
                     Pertambangan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan
                     setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat
                     koordinasi dengan instansi teknis terkait;
                c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
                     dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
                     menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang
                     Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang
                     Dikenakan Bea Keluar;
Mengingat     : 1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
                     Republik Indonesia Tahun 1945;
                2.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
                     Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
                     Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
                     Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
                     Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
                     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
                3.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
                     Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                     Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
                     Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
                     diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
                     2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
                     10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
      Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
      Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
      Nomor 4661);
4.    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
      Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
      Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
      Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
      Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
      Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
      Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>