Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 988 tahun 2021 tentang Hari Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 988 tahun 2021 tentang Hari Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 988 TAHUN 2021 TENTANG HARI JADI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa hari jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan momentum sejarah yang memiliki nilai historis tinggi dengan makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak perjalanan pemerintahan dan pembangunan nasional di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; b. bahwa Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) merupakan lembaga negara pertama yang menangani urusan pendayagunaan aparatur negara yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 pada tanggal 27 Juli 1959 yang dipimpin seorang Ketua setingkat Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; c. bahwa Ketua BAPEKAN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1959 adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan pahlawan nasional dan Pegawai Sipil Negara pertama di Indonesia dengan NIP 010000001 sehingga dapat menjadi inspirasi seluruh aparatur pemerintahan melalui sosok keteladanannya; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri .Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Login/Registrasi untuk berlangganan

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(80 KB, 3 hal.)
Peraturan Lain...

Jenis: Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun: Semua (∑: 119)