Surat Edaran Menteri Kesehatan No HK.02.02/E/315/2023 tahun 2023 tentang Pengamanan Sediaan Sirop yang Dicabut Nomor Izin Edar (Nie), yang Ditarik pada Bets Tertentu dan yang Belum Dinyatakan Aman

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----
                  DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
                              Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
                                     Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
                                     Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203
Yth.
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
3. Kepala Puskesmas;
di seluruh Indonesia
                                                    SURAT EDARAN
                                           NOMOR HK.02.02/E/315/2023
                                                         TENTANG
 PENGAMANAN SEDIAAN SIROP YANG DICABUT NOMOR IZIN EDAR (NIE), YANG DITARIK
                  PADA BETS TERTENTU DAN YANG BELUM DINYATAKAN AMAN
       Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan sediaan farmasi yang tidak
tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, serta menjaga
akuntabilitas dalam penatausahaan aset milik negara/daerah, diperlukan panduan bagi Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Puskesmas dalam pelaksanaan tindak lanjut
pengamanan sediaan sirop yang dicabut NIE, yang ditarik pada bets tertentu dan yang belum
dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Mengingat ketentuan:
   1.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
        Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138);
   2.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
        Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna
        Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
   3.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara
        Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
   4.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang
        Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
        Nomor 1817); dan
   5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
        Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
       Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada para Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Puskesmas, hal-hal
sebagai berikut:
 1.   Sediaan sirop dalam hal ini meliputi:
      a.   sediaan sirop yang dicabut NIE, dan yang ditarik pada bets tertentu berdasarkan penjelasan
           BPOM pada website https://www.pom.go.id/new/view/direct/sirop_ob ,
      b.   sediaan sirop yang belum dinyatakan aman yaitu yang tidak tercantum dalam daftar pada
           https://www.pom.go.id/new/view/direct/sirop_obat_aman
JariUngu.com>