Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----
                               NOMOR 1 TAHUN 2020
                                     TENTANG
        PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
INDONESIA-AUSTRALIA (INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
                                    AGREEMENT)
                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :   a.    bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor
                    utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui
                    kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program
                    pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan
                    kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
                    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
               b.   bahwa untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif
                    antara Indonesia dan Australia, Pemerintah Republik Indonesia dan
                    Pemerintah Australia telah menandatangani Persetujuan Kemitraan
                    Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia
                    Comprehensive Economic Partnership Agreement) pada tanggal 4 Maret
                    2019 di Jakarta, Indonesia;
                c.   bahwa untuk melaksanakan Perse tujuan Kemitraan Ekonomi
                     Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive
                     Economic Partnership Agreement), perlu mengesahkan Persetujuan
                     Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
                     (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement);
                d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
                     huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang
                     Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
                     Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic
                     Partnership Agreement);
Mengingat   :   1.   Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang
                     Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                2.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
                     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
                     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
                3.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran
                     Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
                     Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
                     Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                                       REPUBLIK INDONESIA
                                                dan
                                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                          MEMUTUSKAN:
Menetapkan :          UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
JariUngu.com>