Santer berita menyebutkan kalau Pertamina akan menghentikan penjualan Premium dan Pertalite. Menanggapi hal tersebut, Legislator PDIP Paramitha Widya Kusuma mengatakan kalau dirinya mengaku menyetujui rencana Pertamina menghapus Premium dan Pertalite.
Namun, menurutnya rencana pertamina tersebut perlu diperhitungkan secara matang dan pengganti dari bahan bakar minyak tersebut harus bersahabat dengan rakyat dan bisa dilakukan secara serentak diseluruh wilayah.
"Intinya saya setuju dengan penyederhanaan produk BBM pertamina asalkan harga pertamax sama dengan harga pertalite," kata Paramitha melalui pesan singkatnya, Jumat (26/06/2020). "Kalau harganya sama dengan pertalite di serentakan saja," sambungnya.
Anggota Komisi VII DPR RI tersebut juga menyambut baik rencana untuk menghapus Premium dan Pertalite karena produk BBM tersebut tidak ramah lingkungan karena kadar Research Octane Number (RON) di bawah 91.
Meski begitu, Paramitha menuturkan kalau kebijakan Pertamina tersebut jangan sampai memberatkan masyarakat. "Jangan karena alasan tersebut kemudian Pertamina menggannti dengan BBM yang memberatkan masyarakat," tuturnya.
Politisi asal Jawa Tengah tersebut memahami kalau rencana Pertamina ini pada dasarnya merupakan kesepakatan pemerintah dalam mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimakan produksi energi ramah lingkungan.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tahun 2017 mengenai batasan RON.
"Saya tetap sepakat dan ikut berkomitmen mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang. Apalagi Indonesia merupakan satu dari enam negara yang masih menggunakan Premium," ujarnya.
Paramitha menutup kalau Komisi VII DPR RI akam segera melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pertamina untuk meminta penjelasan terkait rencana tersebut.
"Iya pada rapat RDP denga Pertamina pasti kita akan menanyakan dan meminta klarifikasi dari pertamina benar atau tidak karena belum jelas isu tersebut," pungkasnya.
