Kalangan pengusaha menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang dilakukan sejumlah gubernur berkaitan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Ketua DPP Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin tidak mempermasalahkan jika memang ada gubernur yang menggunakan membuat kebijakan itu karena kepentingan di Pilpres 2024.
"Kalau itu dikaitkan dengan kepentingan election juga tidak jadi soal," ujar Zulfikar kepada wartawan, Senin (2/11/2020).
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai pemimpin daerah yang ingin naik tingkat menjadi pemimpin negara perlu membuat kebijakan nyata yang berpihak kepada masyarakat.
"Justru pemimpin daerah termasuk pemimpin partai politik yang ingin naik level menjadi pemimpin nasional musti dari awal menghadirkan kebijakan-kebijakan dan agenda-agenda yang nyata-nyata menunjukkan kepekaan, kepedulian, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas," ucapnya.
Menurut Zulfikar, seorang kepala daerah harus berani bertindak tegas. Terlebih, saat rakyatnya sedang mengalami kesulitan.
"Bagi saya, dalam keadaan apapun, terlebih saat ada masalah, pemimpin di tingkatan apa pun harus berani bertindak dan berbuat untuk yang dipimpin," ungkap Zulfikar.
Selanjutnya, dorongan kepada gubernur untuk berlomba-lomba:
Zulfikar pun mempersilakan kepala daerah terus berlomba dalam membuat kebaikan. Menurutnya, rakyat pun dapat memberikan penilaian sendiri.
"Oleh karena itu, silakan saja ke depan saling ber-fastabikul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) dan berta'awanu'alal birri wa taqwa (tolong menolong dalam kebaikan). Biarlah rakyat yang akan menilai dan memberikan putusan pada waktunya," ujarnya.
Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19). Namun, ada sejumlah daerah yang tetap menaikkan UMP tahun 2021.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kebijakan yang ditetapkan para gubernur yang menaikkan UMP 2021 tidak mendasar karena hampir semua usaha terdampak pandemi COVID-19.
Hariyadi menilai kemungkinan adanya sikap politis para gubernur tersebut dalam memutuskan kenaikan UMP 2021 karena mau Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Terlepas dari itu benar atau tidak, lagi-lagi dia menyebut bahwa keputusan mereka kurang tepat.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahulah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan," kata Hariyadi dalam konferensi pers di kantornya, Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Sejauh ini tercatat daerah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak mengikuti aturan UMP 2021. Mereka tetap menaikkan UMP 2021 di daerah masing-masing.
