Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyampaikan, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait lahan kritis di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Deli, Sumatera Utara. Ia menekankan, mulai dari hulu ke hilir DAS Deli perlu mendapat perhatian yang serius.
Sebagai satu kesatuan tata air, kawasan DAS dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan kondisi, khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air dimana, umumnya daerah tersebut rawan akan ancaman serta gangguan manusia.
Darori mengungkapkan penutupan lahan yang hanya berkisar 6 persen masih jauh dari apa yang diharapkan. “Harusnya kan 30 persen, itu berarti harus ditingkatkan. Kalau itu di luar kawasan, itu namanya penghijauan,” jelasnya di sela-sela mengikuti kunjungan ke salah satu kawasan DAS Deli di Polonia Riverview, Medan, Sumatra Utara, Selasa (15/12/2020).
Dalam kunjungan yang didampingi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular, Anang Widicahyono serta Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Safaris Soedarjanto tersebut, Darori turut menyoroti minimnya anggaran reboisasi kerusakan hutan yang mencapai 30.000 hektar.
"Tapi katanya sangat kecil anggarannya, nanti kita di Komisi IV kita akan mengundang (melalui RDP),” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Hal itu ditekankannya sebagai wujud keseriusan Komisi VI DPR RI terkait kerusakan lahan di kawasan DAS Deli.
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, menurut Darori nantinya akan lebih difokuskan terhadap solusi. "Bahwa kita akan bantu menyelesaikan, tidak mencari siapa yang salah, tapi jalan keluarnya apa untuk menyelesaikan masalah ini sehingga semuanya bisa menerima,” jelas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.
