Politisi Senayan menyayangkan sektor kelautan dan perikanan belum mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Tidak seperti sektor pertanian yang terbukti mampu menjadi kekuatan ekonomi negara walau diterpa krisis ekonomi sekalipun.
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kekuatan ekonomi biru alias kelautan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Perkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai basis kekuatan perekonomian bangsa,” kata Andi Akmal, kemarin.
Akmal bilang, saat ini sektor pertanian telah terbukti menjadi kekuatan ketahanan ekonomi. Akan terus tumbuh bila dikembangkan melalui kebijakan tepat dan dukungan anggaran negara yang mumpuni.
Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian pada Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni sebesar 33,04 persen (M-to-M) atau sebesar 15,19 persen secara (Y-on-Y). Kenaikan ekspor pertanian ini ditopang oleh komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi dan sarang burung walet yang memberi andil besar dalam ekspor selama Juni 2021.
Sayangnya, kenaikan ekspor di sektor pertanian ini tidak ditopang oleh sektor pangan lainnya yakni di sektor kelautan dan perikanan. Padahal, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
Diakui politisi PKS ini, untuk bisa memajukan sektor kelautan dan perikanan tidak semudah membalikkan tangan. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi terutama oleh para nelayan. Salah satu hambatan besar dalam mengembangkan sektor ini adalah cuaca ekstrem, dan teknologi serta kualitas armada kapal tangkap.
Karena itu, tidak heran jika perairan Indonesia justru menjadi ‘surga’ bagi para kapal asing. “Pencurian ikan oleh kapal asing ini yang membuat ikan di perairan kita sulit ditemui,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, faktor cuaca dan kondisi kapal juga mempengaruhi jumlah tangkapan nelayan. Kondisi ini pula yang membuat nelayan harus mempertaruhkan nyawa, lantaran kapal karam karena tak mampu menghadapi cuaca buruk di lautan. Seperti peristiwa karamnya 14 kapal perikanan akibat cuaca buruk di perairan Muara Jungkat, Muara Pemangkat dan Muara Kubu, Kalimantan Barat.
Menurutnya, tragedi ini menunjukkan pentingnya penguatan armada-armada kapal tangkap dalam negeri. “Ini mesti menjadi perhatian pemerintah ke depannya, bagaimana memberi alternatif tata kelola sistem penangkapan hasil laut,” kata Akmal.
Politisi asal Sulawesi Selatan ini meminta pemerintah menyiapkan ‘masterplan’ pengelolaan kelautan perikanan hingga 25 tahun mendatang. Masterplan ini harus menjawab kebutuhan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan terutama nelayan. Sehingga, sektor ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.
