Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menilai wacana pemerintah menghilangkan premium sama saja dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo, berencana menghilangkan premiun, diganti dengan pertamax. Hal ini dimaksudkan agar tidak membebani APBN.

"Tindakan Menteri Keuangan yang ceroboh ini secara tidak langsung akan menyebabkan keresahan sosial di masyarakat dan mendelegitimasi kepemimpinan Presiden," katanya dalam pernyataan pers, Jumat (29/4).

Menurut politisi PDIP ini, yang perlu dikerjakan pemerintah saat ini yakni memastikan target pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan tercapai sesuai dengan amanat UU No 10/2010 tentang APBN 2011. Kemudian, fokus dalam melakukan audit dan penghematan cost recovery yang direncanakan mencapai Rp 140 triliun dan biaya operasi pengadaan dan penyaluran BBM.

Di sisi lain, lanjut Arif, pemerintah harusnya konsisten dalam menjalankan kebijakan pengembangan energi yang terbarukan seperti biofuel mengingat Indonesia adalah negara agraris ataupun energi yang berbasis panas bumi karena wilayah indonesia adalah negara vulkanik.

"Cadangan devisa Indonesia yang hampir 120 miliar dolar AS dan terbesar dalam sejarah moneter saat ini harusnya bisa dikanalisasi untuk meningkatkan kemampuan dan kedaulatan ekonomi kita khususnya di bidang energi," ujarnya.

Mengenai energi altenatif, dia menyatakan, untuk di Jakarta saja bajaj yang seharusnya menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) banyak yang memodifikasinya hingga akhirnya menggunakan premium. 

"Menurut pengakuan sopir bajaj untuk mengisi BBG-nya lama antrenya sehingga untuk isi sedikit terlalu buang waktu. Sedangkan mereka umumnya bersifat shift-shift-an sehingga biasanya pengisian bahan bakarnya sedikit-sedikit," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat III ini.