Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo menyebut pembangunan saringan sampah di sungai tidak bisa mencegah terjadinya banjir. Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan proyek saringan sampah memang ditujukan untuk urusan lingkungan, bukan strategi penanganan banjir.
"Itu kan kaitan dengan lingkungan hidup untuk menangani sampai di bandan air, bukan banjir, nggak ada korelasinya manajemen pengelolaan sampah dengan manajemen banjir. Pembangunan saringan sampah itu nggak ada kaitan dengan strategi penanganan banjir, nggak ada," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Syarif kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).
Syarif mengatakan fungsi saringan sampah tersebut ialah mencegah sampah masuk dan mengalir ke sungai di Jakarta. Sehingga, kata dia, volume sampah yang masuk ke dalam kota Jakarta berkurang.
"Jadi saringan sampah itu untuk menjaga sampah supaya tidak masuk ke hulu kan maka disaring. Dengan cara seperti itu mengurangi volume sampah di badan air. Itu juga harus digarisibawahi sampah di badan air, bukan sampah di daratan," tutur dia.
"Objeknya beda, nggak ada kaitannya dengan penanganan banjir, kalau kemudian dibuat saringan sampah kemudian membantu mengurangi banjir secara tidak langsung ada kaitan, tapi nggak ada kaitan langsung," imbuhnya.
Mengenai normalisasi sungai, Syarif menyebut tugas Pemprov DKI hanya pada pembebasan lahan. Pengerjaan normalisasi, kata dia, adalah tugas pemerintah pusat.
"Kalau banjir itu strateginya nggak boleh parsial, banyak cara yang bisa ditempuh, kan gitu. Sekarang pendekatannya apa? Pendekatan dari sungai-sungai yang dalam kendali pemerintah pusat. Normalisasi itu kan Sungai Ciliwung itu kan menjadi otoritas pemerintah pusat, tugas DKI hanya untuk pembebasan lahan, kalau pembagian tugas berjalan secara paralel maka itu yang kita harapkan," tutur Syarif.
Syarif mengatakan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung hingga saat ini masih ada kendala. Dia menyebut lahan tersebut masih ada yang bersengketa.
"Sekarang pembebasan lahan sedang ada masalah, yang terhambat itu masalah dokumen-dokumen surat tanah yang dilakukan verifikasi, kedua adanya sengketa di lapangan, sengketa kepemilikan sehingga tidak dapat dipercepat seperti yang diharapkan," sebut dia.
Syarif mengatakan normalisasi sungai hanya bagian dari strategi penanganan banjir. Strategi lain, menurutnya, adalah pembangunan waduk, sumur resapan hingga pemanfaatan taman kota.
"Normalisasi itu bagian saja dari keseluruhan strategi penanganan banjir, ada pembangunan waduk, situ, ada polder, ada membangun sumur resapan, juga meningkatkan fungsi taman yang tidak lagi menjadi sekedar taman tapi juga menjadi fungsi serapan, seperti itu yang dikembangkan bukan saja soal normalisasi di Sungai Ciliwung, itu cuma sebagian aja," sebutnya.
Fasilitas Penyaringan Sampah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meninjau proyek saringan sampah Sungai Ciliwung segmen TB Simatupang pada Senin (16/9). Saringan sampah ini berada di perbatasan Pasar Rebo (Jakarta Timur) dengan Jagakarsa (Jakarta Selatan).
Anies sempat bercerita tentang masa-masa awal kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia saat itu menyoroti timbunan sampah di sekitar Sungai Ciliwung ketika volume air meningkat.
Anies mengatakan sampah-sampah itu ternyata banyak berasal dari luar Jakarta. Sampah-sampah itu, katanya, masuk ke Jakarta melalui aliran Sungai Ciliwung.
"Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa tidak disaring sebelum masuk ke dalam kota sehingga seluruh kawasan aliran sungai, kanan kiri sepanjang Ciliwung di dalam Kota Jakarta terbebas dari limpahan sampah ini," ujarnya.
Anies mengatakan Pemprov DKI kemudian membahas konsep saringan sampah. Akhirnya, kata Anies, saringan sampah itu akan menyaring sampah-sampah sebelum akhirnya aliran air itu bergerak menuju kawasan permukiman padat.
Dia mengatakan proyek saringan sampah hendak dibangun pada 2020. Dia menyebut Pemprov anggaran pembangunan saringan sampah senilai Rp 195 miliar juga sudah disiapkan. Tapi, kata Anies, proyek itu tertunda karena anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Nilainya berapa, Pak? Rp 195 miliar. Kemudian kita tahu di tahun 2020 terjadi pandemi sehingga banyak program yang pada waktu itu anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID sehingga alhamdulillah sekarang kondisinya sudah lebih baik. Anggaran itu kini tersedia dan sekarang dilaksanakan," ucapnya.
Anies mengatakan timbunan sampah yang melewati Sungai Ciliwung mencapai 52 ton per hari. Jumlah ini, kata dia, setara dengan satu unit bus TransJakarta. Dia berharap saringan sampah ini bisa mengendalikan sampah agar tak masuk ke Jakarta.
