Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin berharap revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) segera dirampungkan, karena hal itu menjadi salah satu faktor iklim investasi migas di Indonesia. Revisi UU Migas diperlukan sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia.
“Jadi keberadaan UU Migas saat ini urgensi agar segera direalisasikan, sehingga kita mempunyai payung hukum tetap,” beber Mukhtarudin kepada awak media, Kamis (17/11/2022). Sebelumnya, dalam RDP yang digelar pada Rabu (16/11/2022), Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas agar revisi Undang-undang Migas segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023.
Politisi Partai Golkar ini juga berharap ada kemudahan regulasi dan insentif bisa mendorong daya tarik investasi dan meningkatkan keekonomian sektor hulu migas. Dalam RDP tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong Kepala SKK Migas untuk membentuk tim ahli dalam rangka untuk meningkatkan temuan cadangan, perencanaan dan optimalisasi pengembangan lapangan migas nasional.
Mukhtarudin melanjutkan, Komisi VII DPR RI juga mendorong SKK Migas untuk melakukan akselerasi, percepatan, Implementasi dan realisasi program-program yang berkaitan dengan peningkatan cadangan dan produksi migas nasional. “Kami Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala SKK Migas untuk meningkatkan kontribusi program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS di wilayah RI,” pungkas legislator dapil Kalimantan Tengah itu.
