Komisi V DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino yang menyebabkab musim kemarau lebih panjang. Oleh karena itu, Pemerintah didorong melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan infrastruktur di segala sektor sebagai bentuk preventif sekaligus kuratif atas bencana yang terjadi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menuturkan, Pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Meski begitu, Pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi kekeringan di masa mendatang.
"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencegah dampak kekeringan. Infrastruktur seperti bendungan, saluran irigasi, dan reservoir air membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik, yang dapat mengurangi risiko kekeringan," kata Andi Iwan Darmawan Aras, Jumat (11/8/2023).
Seperti diketahui, beberapa wilayah mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang masih terjadi di Indonesia. Seperti di Provinsi Papua Tengah di mana bencana kekeringan melanda Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak. Kekeringan bahkan menyebabkan sekitar 8.000 warga Kabupaten Puncak mengalami bencana kelaparan.
Kemudian sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat, juga mengalami kekeringan hingga menyebabkan ribuan warga ikut terdampak. Kekeringan pun melanda wilayah Bondowoso, Jombang, dan Bojonegoro Jawa Timur, lalu Temanggung Jawa Tengah, serta Serang Banten. Akibatnya warga kesulitan air bersih.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan sejumlah daerah yang akan terdampak cukup parah akibat El Nino yaitu Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, hingga Jawa barat. Andi menilai permasalahan kekeringan ini harus cepat diatasi, apalagi bencana tersebut mengancam sektor pertanian nasional.
"Jadi jangan melakukan tindakan penanggulangan bencana saja, tapi tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan,” tuturnya.
“Karena kita lihat bersama, banyak masyarakat menderita akibat bencana kekeringan yang mungkin untuk masyarakat kota biasa saja. Tapi di desa-desa dan pedalaman dampaknya lebih parah karena kekurangan infrastruktur " lanjut Iwan.
El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.
Menurut hasil monitor BMKG, sebanyak 63% dari zona musim telah memasuki musim kemarau hingga pertengahan tahun 2023. BMKG memprediksi kemarau tahun ini akan lebih kering dari tiga tahun sebelumnya.
Iwan mengungkap, bencana kekeringan yang tengah dilanda Indonesia kini memiliki dampak serius bagi masyarakat. Kekurangan air dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian, kerugian ekonomi, dan krisis pangan.
“Agar kekeringan tidak memukul sektor pertanian lebih parah lagi, harus ada teknologi tani yang memungkinkan tanamannya tetap hidup sekalipun terdampak kemarau panjang,” terangnya.
“Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemerintah juga harus merata ke seluruh daerah yang membutuhkan. Harapannya saat hujan turun, masalah kekeringan sedikit demi sedikit dapat diatasi,” sambung Iwan.
Masyarakat di daerah terdampak kekeringan banyak yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti air minum, sanitasi, dan kebersihan. Iwan menyebut, kekeringan pun dapat mempengaruhi kesehatan melalui peningkatan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk dan penyebaran penyakit terkait air.
“Belum lagi dampak psikologis karena stres akibat ketidakpastian pasokan air, maupun kurangnya bahan pangan seperti yang terjadi di Papua Tengah. Karena mereka mengandalkan dari hasil tanam untuk konsumsi makanan sehari-harinya,” jelas legislator dari Sulawesi Selatan itu.
Lebih jauh, Iwan menyebut penurunan produksi pangan akibat kekeringan tak hanya terjadi di Papua saja tapi juga di sejumlah daerah lainnya. Di antaranya di Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana debit air sejumlah embung yang menjadi sumber air bersih warga di daerah itu mulai menipis seiring masuknya musim kemarau.
"Sebagian petani di Maros juga tak lagi merawat tanaman padinya karena mengalami puso akibat terdampak kekeringan saat musim kemarau. Ini menjadi contoh dampak kekeringan yang akan berpengaruh pada ketahanan pangan,” ucap Iwan.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur, daerah tertinggal, dan urusan cuaca itu menilai El Nino telah menimbulkan permasalahan yang cukup krusial. Oleh karenanya, Iwan mendorong Pemerintah agar memperbanyak program food estate di berbagai wilayah terpencil di Indonesia seperti yang sedang dilakukan oleh pemerintah di Papua.
“Intervensi Pemerintah terkait lumbung pangan di daerah-daerah tertentu bisa mengantisipasi kelaparan yang masih menghantui masyarakat di beberapa daerah, yang diperparah dengan kemarau yang berkepanjangan,” ungkapnya.
Iwan pun mengapresiasi keseriusan Pemerintah akan program food estate di Bumi Cendrawasih yang mendorong masyarakat lokal untuk mulai dengan menanam padi, jagung, hingga sawit. Apalagi Pemerintah juga akan membangun gudang logistik untuk meng-cover tiga distrik di Papua Tengah yang kerap mengalami bencana kelaparan.
Namun Iwan mengingatkan Pemerintah untuk tetap memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal ini menyusul sempat terjadinya kendala distribusi bantuan pangan untuk warga Papua Tengah karena masalah akses transportasi dan keamanan.
"Belum memadainya infrastruktur jalan di Papua, terutama di wilayah pegunungan, masih terus menjadi pekerjaan rumah. Akibatnya bantuan sulit disalurkan dan biaya distribusi sangat mahal,” sebut Iwan.
Sebagian besar kawasan pegunungan Papua memang belum terhubung oleh moda transportasi darat, sehingga penerbangan menjadi pilihan utama. Sulitnya distribusi bahan pangan diperparah dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan beberapa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Jadi selain akses distribusi pangan, Pemerintah juga harus memastikan persoalan keamanan, khususnya di daerah-daerah rawan,” tutup Iwan.
