Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan menindaklanjuti kasus Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menyatakan dukungan kepada salah satu calon wakil presiden (Cawapres). Meskipun sudah ada klarifikasi bahwa Satpol PP yang tampil di video bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu menurutnya, dinilai belum menjadi jaminan. Semua aparat, kata Saan, mestinya menunjukkan sikap netral.

"Kita berharap Bawaslu tindak lanjuti apa yang terjadi di Garut itu. Seharusnya ya walaupun mereka merasa bukan ASN, bukan PNS, mereka itu kan bagian dari aparat pemerintahan yang seharusnya netral. Ya jangan mempertontonkan seperti itulah, pakai seragam, pakai kamera lalu ikrar," kata Saan dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, Rabu (3/1/2024).  

Menyikapi banyaknya kritik dari publik atas potensi tidak netralnya aparat pemerintahan, Saan mengingatkan mereka yang ada di dalam pemerintahan harus menjadi teladan bagi masyarakat.

 "Khususnya jajaran aparat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menjadi teladan dalam hal netralitas. Makanya sikapnya harus terjaga, dan menghindari, menjauhi, tindakan-tindakan yang bisa mencederai netralitas aparat di semua jajaran, karena itu akan mencederai pemilu," tandas Saan.

"Khususnya jajaran aparat, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus menjadi teladan dalam hal netralitas. Makanya sikapnya harus terjaga, dan menghindari, menjauhi, tindakan-tindakan yang bisa mencederai netralitas aparat di semua jajaran, karena itu akan mencederai pemilu," tandas Saan.

Diketahui, dalam video dukungan Satpol PP Kabupaten Garut itu setidaknya ada 13 orang berseragam Satpol PP yang terdiri dari tujuh perempuan dan enam laki-laki. Salah seorang anggota Satpol PP laki-laki yang berbicara dalam video itu menyampaikan bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungannya kepada salah satu calon wakil presiden.