DPR Tuntut Sikap Pemerintah soal Somalia dan Suriah

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Tantowi Yahya menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang hingga saat ini belum memberikan tanggapan memadai atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Suriah dan Somalia.

"Kami merasa prihatin dengan sikap dan politik luar negeri pemerintah terkait tragedi kemanusiaan yang telah menelan korban jiwa ribuan orang di kedua negara itu," ujar Tantowi dalam jumpa persnya di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis (11/8).

Menurut Tantowi, Komisi I DPR segera undang Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meminta keterangan berbagai persoalan, khususnya terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Somalia.

"Sekarang pertanyaan kita adalah dimana Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Statemen keprihatinan belum ada juga bantuan. Padahal pemerintah dengan mudah bisa memobilisasi penghimpunan dana baik secara sukarela dari masyarakat maupun dana-dana dari pemerintah yang bisa dikirim kesana melalui PBB sebagai bentuk keprihatinan," ujar Tantowi.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini mempunyai berbagai predikat yang disandangnya dan bisa dioptimalkan untuk memberi warna dalam peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara dunia. Posisi strategis Indonesia itu di antaranya sebagai Ketua ASEAN, anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Untuk krisis di Suriah, menurut Tantowi, pemerintah seharusnya memberikan pernyataan tegas mengecam pemerintah Suriah yang membunuh ribuan warganya dalam beberapa bulan terakhir ini.

"Berbagai negara dunia sudah menyatakan sikap masing-masing secara tegas. Misalnya Amerika mengancam akan membekukan semua aset Suriah yang ada di seluruh wilayah yurisdiksinya. Arab Saudi juga siap menutup kedutaan besarnya di sana," ujarnya.

Kader Partai Golkar ini mengatakan, negara lain yang di bawah koordinasi PBB sudah bertindak dengan menggalang bantuan sosial berupa dana dan makanan. Namun, diakuinya upaya bantuan ini dalam teknis penyalurannya mengalami gangguan aktivitas banditisme yang dilakukan oleh Al-Sabah sebagai sayap Alkaidah yang ada di Somalia."Mereka menghalang-halangi warga yang akan mengambil makanan atau sumbangan," katanya.

Sementara pemerintah Indonesia, kata Tantowi, sama sekali tidak menunjukkan sikap atau memberi pernyataan apa pun terkait persoalan Suriah itu. Seharusnya Presiden Yudhoyono mengirim utusan khusus kepada Presiden Suriah guna mendesak dihentikannya pembantaian warga setempat dan hal itu belum termasuk sebagai intervensi urusan dalam negeri Suriah.

Demikian pula untuk masalah kelaparan di Somalia, menurut Tantowi, Indonesia juga tidak memberikan perhatian apa pun. Bencana kelaparan yang melanda Somalia merupakan peristiwa terburuk yang terjadi dalam 60 tahun terakhir.

"Sekitar 12 juta warga di sana terancam kelaparan. Ini masalah kemanusiaan dan seharusnya Indonesia bisa memelopori menggalang aksi kemanusiaan dari warga dunia lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut Tantowi menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berpangku tangan melihat berbagai tragedi kemanusiaan itu, apalagi baik di Suriah maupun Somalia, mayoritas penduduknya juga beragama Islam.

Tantowi mengingatkan, bahwa saat terjadi tsunami dan gempa melanda sejumlah provinsi di Indonesia, berbondong-bondong bantuan internasional mengalir ke dalam negeri. Hal tersebut seharusnya menjadi cermin bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama ketika ada tragedi kemanusiaan di negara lainnya.