Ketua DPRD Timor Tengah Selatan: Tidak Ada yang Mati Kelaparan

Ketua DPRD Timor Tengah Selatan Eldat Nenabu menegaskan sampai saat ini tidak ada satu pun warga di daerah penghasil kayu cendana terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mati akibat kelaparan.

"Memang ada sejumlah wilayah di Timor Tengah Selatan (TTS) yang terancam rawan pangan akibat kemarau panjang, tetapi tidak ada satu pun warga yang mati karena kelaparan," kata Nenabu ketika menghubungi ANTARA dari SoE, ibu kota Kabupaten TTS, Selasa.

Ia menegaskan masalah tersebut menyusul laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada media massa yang menyebutkan bahwa ada warga TTS yang meninggal dunia akibat kelaparan. "Saya perlu tegaskan di sini bahwa persediaan pangan lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Kami akui adanya ancaman rawan pangan, namun tidak ada warga kami yang mati akibat kelaparan," katanya menegaskan.

Nenabu menjelaskan sesuai hasil survei rawan pangan yang dilakukan di setiap desa di Kabupaten TTS menyebutkan sebagian besar desa mengalami rawan pangan akibat kemarau panjang dan gagal panen dalam musim panen tahun ini.

"Hasil survei ini benar adanya, namun masyarakat masih terbantu dengan pangan lokal seperti jagung dan ubi serta bantuan raskin bagi daerah-daerah yang mengalami rawan pangan," katanya menegaskan.

Politisi dari Partai Golkar itu menyayangkan pemberitaan media massa yang menyebutkan dua orang warga TTS meninggal dunia akibat kelaparan menyusul rawan pangan yang menimpa daerah mereka. "Pemberitaan media yang bersumber dari laporan LSM itu amat sangat menyesatkan, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," katanya.

Ia menjelaskan salah seorang warga Kecamatan Amanuban Timur yang diberitakan meninggal dunia akibat kelaparan itu, sebenarnya terjatuh dari atas pohon. Sedang, seorang lainnya dari Desa Oekui, meninggal dunia karena sakit dan sudah lanjut usia, bukan karena kelaparan.

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Salmun Tabun juga membantah keras berita di salah satu stasiun televisi swasta yang menyebutkan dua orang warga TTS meninggal dunia akibat kelaparan. "Pemberitaan itu sangat tidak proporsional dan tanpa adanya konfirmasi sebagai mana diatur dalam UU Pokok Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang harus dipedomani oleh setiap insan pers," katanya.

Salmun Tabun mengakui bahwa masyarakat TTS saat ini banyak yang mengalami rawan pangan akibat gagal tanam dan gagal panen sebagai dampak dari anomali iklim ekstrim. "Ini fakta, namun pemerintah tetap melakukan intervensi berupa bantuan beras rawan pangan sehingga masyarakat kami tetap makan. Mereka juga punya pangan lokal sehingga tidak ada yang kelaparan," ujarnya.