Persiapan Wajib Belajar 12 Tahun Jangan Omdo

Program wajib belajar 12 tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai program ini hanya sekedar janji doang.

warning ini disampaikan pe­ngamat pen­didikan Arif Rahman Hakim. “Mulai dari kualitas pe­ng­­ajar, pendidikan juga tidak bo­­leh me­lupakan sendi ekonomi bu­daya sosial,” kata Arif di Jakarta, ke­marin.

Dia menyatakan, DKI Ja­karta telah merencanakan wajib be­lajar 12 tahun sejak 2006. Na­mun, hing­ga kini program itu ma­sih te­rus dikaji dengan hati-hati ka­re­na bisa menimbulkan pro  kontra.

Gejolak yang diperkirakan akan muncul, diungkapkan Arif, ke­tika pertama kali program itu dilaksanakan untuk sekolah ne­geri dan swasta yang dipilih. Se­­men­tara sekolah swasta yang ti­dak dipilih, kemungkinan be­sar akan menyebabkan terja­di­nya ge­jolak sosial.

“Untuk itu, ha­rus ada peme­taan sosial. Karena untuk ke­sejah­teraan guru juga sudah cu­kup baik,” katanya.

Selain itu, Arif berharap agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar memperhatikan kebutuhan anak didik saat lulus nanti. Sebab, Jakarta seharusnya ber­inves­tasi khusus untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pendidikan bukan hanya me­­­ng­­­hafal, tapi juga dibarengi prak­tik, harus punya labo­ra­to­rium skill untuk setiap sekolah. Tidak ada gunung di sini, kita hanya punya SDM. Jadi man­faat­kanlah dengan baik,” saran Arif.

Sedangkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai,  Anggaran Pen­dapatan Belanja Daerah  (APBD) DKI 2011 untuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri sebesar Rp 900 ribu per tahun dan SMK Ne­geri sebesar Rp 1,8 juta per tahun per­ siswa, masih be­lum cukup untuk mere­ali­sasikan program wajib belajar 12 tahun.

Padahal, kata Rio, Perda No.8 tahun 2006 tentang Sistem Pen­didikan Daerah dan Perda No.1 Tahun 2008, tentang Rencana Pem­bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta sudah mengamanatkan wajib belajar 12 tahun. “Tapi hingga kini, program itu masih be­lum ada per­­kembangan ber­arti,” kritiknya. Karena itu, jangan sampai prog­ram wajib belajar 12 tahun ini hanya sekedar omong doang alias Omdo.

Keberadaan SMA/SMK atau sederajat swasta, lanjut Rio, juga jauh dari tersentuh oleh BOP se­bagaimana wajib belajar sembilan tahun. Padahal di sekolah swas­ta, juga didominasi siswa dari war­ga menengah ke bawah.

Dalam rangka pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, tambahnya, juga masih ditemukan pungutan liar (pungli). Khususnya di SD Ne­geri dan SMP Negeri yang se­lama ini menrima ang­garan BOP melalui APBD DKI 2011.