Rencana pemerintah untuk memberlakukan wajib belajar (Wajar) 12 tahun pada 2013 memang bagus. Namun, bila angka putus sekolah masih tinggi, program tersebut sulit terjangkau.

Menurut anggota Komisi X dari FPKS Raihan Iskandar, bila Wajar 12 tahun ingin berhasil, maka terlebih dulu harus dilakukan pendidikan murah dan terjangkau.

"Jangan lagi ada pungutan liar setiap kali masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Sabtu (21/07).

Raihan belum melihat ada upaya pemerintah pusat untuk menjalankan program ini dengan serius. Padahal beberapa pemerintah daerah sudah lama menjalankannya.

Hambatan utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program tersebut adalah komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pasalnya, selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih ada kementerian lain yang juga menjalankan program pendidikan.

"Jika Wajar 12 tahun berhasil, maka akan nyambung dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi nasional yang sudah disiapkan, yakni pendidikan murah dan terjangkau," tuturya.

Menurut Raihan, bila dijalankan dengan serius, wajar 12 tahun adalah investasi masa depan sebuah bangsa. "Kita kurang dalam investasi pendidikan. Bahkan alokasi anggaran 20 persen dalam APBN, sebenarnya pemahamannya tidak utuh. Sebab gaji guru juga masuk di dalamnya, jadi untuk fungsi pendidikan paling tinggal 5 persen," tambahnya.

Karena itu, butuh revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni memberi amanat terhadap wajar 12 tahun.