DPR Bentuk Panja SMA Gratis

Komisi X DPR mulai membentuk Panitia Kerja (Panja) Wajib Belajar 12 Tahun atau Pendidikan Menengah Universal untuk mencari masukan dari berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri mengatakan, panja ini akan bertugas mencari masukan dan informasi dari tokoh masyarakat pendidikan di daerah dan menjaring respons masyarakat terkait kendala-kendala yang dihadapi terutama penyelenggaraan Wajar 9 Tahun selama ini. 

Syamsul mengatakan, Komisi X memang masih mengkaji apakah PMU ini wajib didukung sepenuhnya atau tidak. Namun, legislatif juga perlu mencari bagaimana solusi untuk menaikkan angka rata-rata lama belajar yang tidak dapat didongkrak dengan Wajar 9 Tahun. Dia mengungkapkan, sejak program Wajar 9 Tahun digulirkan pada 2004, rata-rata lama belajar anak Indonesia hanya 7,2 tahun. Pada 2010 bahkan hanya meningkat menjadi 7,9 tahun. 

“Kenaikannya hanya di bawah satu digit. Padahal, dinegara lain sudah 10 digit. Ini hambatan dan tantangan yang harus segera diselesaikan,” tandas Syamsul di Jakarta kemarin. Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo menolak jika program SMA gratis ini dilaksanakan tahun depan mengingat pemerintah masih belum secara paripurna menyelesaikan program Wajar 9 Tahun. Dia meminta pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan PMU ini karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama program Wajar 9 Tahun. 

Jika keduanya dilaksanakan, dikhawatirkan akan tumpang tindih dan hanya menambah persoalan baru saja. Eko mengungkapkan, salah satu yang menjadi perhatian adalah pungutan liar yang terjadi pada pelaksanaan pendidikan dasar. Pungutan inilah yang menjadi salah satu indikator program Wajar 9 Tahun belum berhasil seperti yang diklaim pemerintah. Meskipun APK pendidikan dasar sudah melampaui rata-rata nasional, masyarakat masih dirugikan atas aksi oknum sekolah yang memperkaya diri sendiri melalui pungutan liar. 

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati berpendapat, rencana pemerintah yang mengusulkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No 20 Tahun 2003 terutama terkait program Wajar 12 Tahun merupakan langkah positif. Namun, politikus Partai Golkar ini meminta, jika pemerintah memiliki niat baik untuk melaksanakan kebijakan prorakyat, tidak perlu menunggu aturan perundang-undangan. Anggota Komite Nasional Pendidikan (Komnas Pendidikan) Suparman mengaku, pendidikan hingga SMA gratis harus dilaksanakan karena hal ini bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Meski demikian, dia menggarisbawahi, yang menjadi kekhawatiran adalah jangan sampai pemerintah melaksanakan Wajar 12 Tahun ini semata untuk kepentingan politik pencitraan. Jika hanya menjadi politik pencitraan, konsep pendidikan gratis ini justru menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Dana yang dikucurkan untuk program tersebut ternyata tidak mampu menutupi biaya pendidikan secara menyeluruh, baik untuk operasional maupun biaya investasi dan pembiayaan lain yang diperlukan. 

“Harus ada studi yang mendalam dan komprehensif agar program tersebut sesuai keinginan rakyat, bukan semata membangun kepuasan politik semata,” ungkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, semua pihak seharusnya mendukung PMU, terlebih untuk meningkatkan mutu tenaga kerja Indonesia. Dia menyebutkan, lulusan usia SMP atau sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia yakni Rp1.303.221. 

Sebelumnya diberitakan, pemerintah pada 2013 akan melaksanakan pendidikan SMA gratis. Hal ini sejalan dengan anggaran pendidikan yang akan mencapai Rp331,8 triliun serta ada revisi UU Sisdiknas No 20/2003. PMU ini pun menjadi salah satu amanat dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Agustus 2012. Presiden menyebutkan, bantuan operasional akan dikucurkan ke 9,6 juta siswa menengah, pembangunan 216 sekolah, dan 4.550 ruang kelas baru. 

Selain itu untuk rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang. Pemerintah juga akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220.000 siswa/mahasiswa.