Kemunculan nama Harry Warganegara banyak disoroti pengusaha di Sulbar. Meski demikian hasil musyawarah provinsi (musprov) II Kadin Sulbar lalu telah menetapkan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sulbar itu sebagai ketua periode 2010-2015. 

Keberhasilan Harry mencapai pucuk pimpinan kadin tersebut disambut sebagian pengusaha dengan rasa optimistis. Namun yang pesimistis juga tidak sedikit. "Saya tidak begitu kenal orangnya. Saya ketemu baru dua kali. 

Tapi telanjur musprov memilihnya sebagai ketua kadin. Itu konsekuensi," ujar mantan Ketua Kadin Polmas, Ibrahim Masdar, Rabu 1 Agustus.

Menurut dia, selayaknya ketua Kadin Sulbar diisi pengusaha lokal yang memang selama ini dikenal eksis membangun daerah. Jika harus disebutkan nama, Ibrahim Masdar yang juga anggota DPRD Sulbar itu menyebut sosok Wilianto Tanta. Ibrahim menilai Wilianto pantas memimpin Kadin Sulbar.
"Tidak ada yang meragukan sosok Wilianto di Sulbar," ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin memberi pandangan berbeda. Menurut dia, sosok Harry tidak perlu diperdebatkan. Dia dipilih melalui musprov yang juga melibatkan perwakilan seluruh kabupaten se-Sulbar.

Kadin di bawah kepemimpinan Harry harus bisa menujukkan kinerja maksimal, paling tidak dalam enam bulan awal setelah komposisi kepengurusan ditetapkan. "Banyak hal yang perlu dibenahi kadin. Misalnya restrukturisasi organisasi. Selanjutnya memberi pembinaan pengusaha dan masyarakat Sulbar serta membangun jaringan tingkat nasional dan internasional," sarannya.

Pada kesempatan yang sama, Arifin meminta kadin mampu membuka akses pemasaran terhadap hasil produksi pengusaha Sulbar. Ketua DPW PDK Sulbar itu juga menyarankan ketua kadin memposisikan diri yang tepat. "Jangan sampai ada kesan BUMD memonopoli usaha," tambahnya.

Dalam penyataan sebelumnya, Harry menyatakan siap mengembangkan potensi pengusaha lokal di Sulbar. Dia mencontohkan investasi Rp 4,5 triliun yang dikelola dalam tahapan eksplorasi delapan blok migas di Sulbar, keterlibatan pengusaha lokal tidak sampai satu persen. "Pengusaha lokal harus dimaksimalkan dalam pengelolaan migas tersebut," janjinya.