Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2010-2015, Suryo Bambang Sulisto, kemarin mengumumkan susunan dan posisi pengurus di bawah kepemimpinannya. Selain Dewan Pengurus, Formatur Musyawarah VI Kadin Indonesia telah menetapkan Fahmi Idris sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Oesman Sapta sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Seperti sudah diduga sebelumnya, beberapa nama pengusaha yang selama ini dekat dengan Aburizal Bakrie sebagai pengusaha maupun politikus Golkar masuk dalam kepengurusan Kadin. Pasalnya, Suryo Bambang Sulisto masih menjabat Presiden Komisaris PT Bu mi Resources—perusahaan di bawah naungan Ical—sehingga dikhawatirkan banyak pihak akan membuat Kadin menjadi lembaga inklusif bagi pengusaha dan koalisi partai tertentu.
Anindya Bakrie, misalnya, duduk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah, dan Tata Kelola Perusahaan. Sedangkan posisi Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan dan Finansial diisi Rosan P.
Roeslani, yang kini menjabat Presiden Direktur Recapital Advisors.
Adapun Hariyadi Sukamdani tetap didaulat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik.
Salah satu nama baru yang muncul adalah Bambang Soesatyo, politikus Golkar, yang diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Antar-Lembaga. Ada juga politikus dari Partai Demokrat yang didapuk menjadi Wakil Ketua
Umum Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, dan Budaya.
Pengamat ekonomi Ikhsan Modjo menilai Kadin Indonesia pimpinan Suryo Bambang Sulisto hanya menjadi representasi Partai Golkar.“Kalaupun ada pengurus dari kalangan lain, itu hanya untuk mengalihkan isu, supaya dianggap Kadin telah merepresentasikan semua kalangan,” katanya ketika dihubungi.
Dengan susunan kepengurusan seperti ini, menurut Ikhsan, Kadin di masa mendatang hanya akan menjadi alat yang mewakili kelompok tertentu. Hal ini makin menguatkan kelaziman bahwa lembaga Kadin hanya mewakili kepentingan tertentu, bukan pembangunan untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta Kadin lebih berperan dalam kerja sama dengan pemerintah untuk
meningkatkan perekonomian.
Dengan kemitraan strategis keduanya, menurut Hatta, Indonesia bisa mempertahankan posisi sebagai salah satu negara yang kuat di Asia-Pasifik.
Kemitraan semakin penting, menurut dia, karena Indonesia, selain harus mampu mengatasi persoalan krisis, punya target pertumbuhan yang harus dicapai. Dalam kaitan dengan itu, Kadin dinilai juga bisa berperan dalam rencana aksi pembangunan berbasis kewilayahan yang tengah digarap pemerintah.
“Sekarang kami sedang mendesain, bagaimana wilayah-wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan baru di mana komoditinya berbasis komunitas masyarakat daerah tersebut. Tentu saja dengan tetap menghubungkan konektivitas logistik menjadi bagian tidak terpisahkan,” kata Hatta. Dengan begitu, pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah Indonesia akan terdorong.
