Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (KADIN) tengah menjajaki kerjasama MoU (Memorandum of Understanding) dengan para penegak hukum. Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Ini tidak lain tujuannya untuk mengurangi terjadi penyimpangan hukum yang dilakukan para pengusaha.
Menurut Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, langkah ini merupakan bentuk kerja sama untuk memerangi praktek korupsi dan kolusi antara pengusaha dan penyelenggara negara. "Sebenarnya para pengusaha itu takut hukum karena ini sangat mempengaruhi bisnisnya, Tapi ini sering kali dimanfaatkan oleh penegak hukum dengan membuka peluang penyimpangan," katanya kepada KONTAN Minggu (23/1).
Oleh sebab itu, salah satu point dalam kesepakatan itu terkait perlindungan terhadap pengusaha yang tersangkut kasus hukum. Bukan berarti melindungi para pengusaha yang tersangkut masalah hukum jika mereka melakukan tindak pidana . Namun, perlindungan itu semata-mata supaya para pengusaha tidak menjadi sapi perah dari oknum penegak hukum saat menjalani proses hukum tersebut.
Bambang mencontohkan, bahwa para anggota KADIN di daerah sering diperas oleh para penegak hukum. Misalnya, ada pengusaha yang kalah tender kemudian pengusaha itu melaporkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha pemenang itu ke pihak kepolisian. Namun, para penegak hukum itu tidak mengejar kasusnya tapi pengusahanya. “Bukan kasusnya yang diuber, tapi pengusahanya kemudian diperas,” keluhnya.
Terkait kesepakatan ini, KADIN pun menyatakan siap untuk memfasilitasi penyelenggaraan seminar dan diskusi di daerah-daerah misal terkait penyelenggaraan tender. Rencananya MoU ini bakal terealisasi pada akhir Januari ini.
