Ketua BAKN Sumarjati Arjoso mengaku prihatin bahwa tupoksi dan keberadaan BAKN sebagai salah satu alat kelengkapan dewan, masih asing dan belum dikenal di lingkungan Akademisi Unsrat Manado.
"Badan Kelengkapan Dewan tersebut ada dalam kedudukan UU MD3, namun pada kenyataannya mereka para akademisi betul-betul tidak tahu dan tidak mengenal apa itu BAKN tugasnya apa dan kewenangannya juga seperti apa,"jelas Sumaryati saat memimpin Rombongan Kunjungan Kerja ke Propinsi Sulawesi Utara (Manado), dalam acara diskusi tentang uji publik Rancangan Perubahan Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), acara tersebut diselenggarakan dikampus UNSRAT Manado Selasa Siang, (19/11) siang.
Ketua BAKN Sumarjati Arjoso menegaskan, Anggota DPR sendiripun masih banyak yang tidak tahu tentang keberadaan BAKN DPR termasuk juga Anggota DPRD yang belum memahami tentang Susduk atau UU MD3 tersebut.
Pada kesempatan itu, Ketua rombongan sekaligus Ketua BAKN Sumarjati Arjoso semakin terheran-heran saat diskusi tentang uji publik Rancangan Perubahan UU MD3 tersebut, terdapat salah satu peserta yang tidak tahu dan tidak paham tentang tugas dan tanggungjawab Lembaga BPK seperti apa, apalagi tentang keberadaan BAKN DPR yang posisinya masih baru dan belum dikenal oleh masyarakat luas
Sumaryati berharap, para akademisi khususnya akademisi fakultas Hukum, sudah semestinya paham dan mengetahui tentang kelengkapan Dewan."Seharusnya akademisi di Fakultas Hukum memahami tupoksi BAKN, dan saya juga mengucapkan tgerima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada Dewan sebagai bahan pertimbangan serta keinginannya agar Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsi serta tanggungjawabnya,"ujarnya.
