DPR Undang 11 Polda se-Indonesia Bahas Pertambangan Ilegal

Guna membahas pertambangan ilegal di berbagai daerah, pihak DPR mengundang 11 Polda se-Indonesia. "Kita melihat adanya pembiaran terkait pertambangan ilegal, karena itu kita mengundang jajaran Kapolda terkait pertambangan ilegal di daerahnya," ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada wartawan, disela-sela Rapat Gabungan Komisi VII DPR dan Komisi III DPR di gedung DPR, Rabu (5/12/12).

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan, prinsipnya pihak Kapolri hanya mengamankan keputusan Dirjen Minerba. Karena itu kita meminta keterangan dari para Dirjen. "Kita minta tidak bekerja di luar koridor kebijakan yang ada. Kita minta roadmap-nya dulu bukan hanya ilegal logging. fishing, tetapi mining juga," ujarnya.

Kabareskrim Polri Sutarman mengatakan, pengetatan pertambangan ilegal memang sudah dilakukan dengan menangkapi para pelaku penambang ilegal. "Kita memang belum menetapkan RTRW terkait hutan lindung, ke depan memang perlu semacam moratorium baru terkait perizinan, Kepolisian juga telah menangkapi sekitar 200 orang terkait penambangan ilegal," paparnya.

Dia mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan pemetaan. Seperti daerah rawan dan konflik terkait pertambangan ilegal. Selain itu Polri juga telah menyusun Juklak terkait pegangan para penyidik di lapangan. "Masih banyak terjadi illegal mining di Indonesia. Kegiatan penambangan ilegal ini terjadi karena tidak proporsional izin usaha area atau kawasan, kemudian tumpang tindih izin menjelang Pemilukada. Selain itu, batas-batas wilayah yang belum jelas, validitas audit pemetaan hutan antar tata ruang daerah sehingga banyak ditemukan peta lebih dari satu," paparnya.