Usulan untuk menghentikan pasokan bahan bakar jenis Premium yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung menuai reaksi. Tak terkecuali pihak legislatif di DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menilai bahwa usulan itu tak dapat langsung dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya keputusan menghentikan pasokan Premium akan menuai perdebatan panjang antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan DPR RI.

"Akan ada pro dan kontra. Kalau mau diusulkan silakan saja, tapi prosesnya akan panjang," kata Triwisaksana, di Gedung DPRD, Jakarta, Kamis (20/12/2012).

Ditemui terpisah, Basuki mengaku tak akan tergesa-gesa melayangkan permintaan pada pemerintah pusat untuk menghentikan pasokan premium. Pasalnya, penghapusan Premium di Jakarta harus juga diimbangi dengan ketersediaan transportasi massal yang baik.

"Kalau transportsi massal sudah baik, dan pemerintah pusat kelabakan dengan subsidi premium, kan sebaiknya dicabut. Lebih baik orang-orang enggak bawa kendaraan pribadi lagi kan," ujar Basuki.

Sebagai informasi, sebelumnya Basuki mengeluarkan usul agar Gubernur DKI Joko Widodo meminta pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan pasokan Premium. Alasannya cukup sederhana, yakni untuk mendesak masyarakat beralih ke moda transportasi massal dalam menunjang aktivitasnya.