Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eva Kusuma Sundari mendesak pemerintah untuk menghentikan semua anggaran berlabel bantuan sosial (Bansos) di pusat maupun daerah.

"Sejalan dengan rekomendasi dari KPK dan BPK, BAKN berharap Bansos dihentikan dulu sampai ada perbaikan mekanisme pengendalian dan transparansi yang memenuhi prinsip akuntabilitas," kata Eva Kusuma Sundari kepada JurnalParlemen, Rabu (10/7).

Menurut politisi PDIP ini, penyalahgunaan Bansos untuk  tujuan pilkada misalnya, sangat memungkinkan. Sebab, pemerintah tidak punya aturan ketat soal penggunaan Bansos. Tidak jelas berapa persen yang dibolehkan untuk Bansos dari total anggaran. Tidak jelas pula jenis program apa saja yang boleh dikucuri Bansos. Mekanisme pelaporan dan sasaran yang berhak pun tidak diatur.

"Masa di Jawa Barat ada Bansos yang digunakan untuk eksklusif satu partai saja," ungkap politisi PDIP ini.

Sepanjang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya belum dibikin, mestinya Bansos tidak disalurkan. Sayangnya, kata Eva, saat ini adalah tahun politik. Sudah tak cukup waktu untuk melakukan pembenahan terhadap sistem yang telanjur berjalan.

"Ketika ada timing pembenahan, kita justru masuk tahun politik. Sehingga isu moratorium tidak jadi concern pemerintah maupun pengawas pemerintah (DPR). Jadi kita akan mengulangi siklus penggunaan Bansos yang tidak akuntabel," katanya putus asa.