DI mata Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, moratorium Bantuan Sosial (Bansos) seperti diusulkan sejumlah pihak tidaklah tepat. Lebih masuk akal bila Bansos diubah menjadi program.
"Tidak tepat untuk moratorium Bansos. Kendati memang penyalahgunaannya sangat tinggi," kata Farhan kepada JurnalParlemen, Senin (22/7).
Farhan menyadari kekhawatiran sejumlah kalangan mengenai penyalahgunaan dana Bansos baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kementerian harus dipaksa mengubah Bansos menjadi program," katanya.
Hanya, kata dia, khusus untuk Bansos bagi penanggulangan bencana alam, tidak boleh diganggung gugat. Sebab, Bansos untuk keperluan itu memang sudah seharusnya digelontorkan.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 ditemukan pelanggaran penggunaan dana Bansos Rp 31,6 triliun dari total pagu Rp 75,6 triliun.
"Memang pelanggarannya hampir setengahnya. Tapi bukan berarti harus dihentikan. Beberapa kementerian yang dana Bansos-nya sangat besar harus terus diawasi apalagi menjelang Pemilu 2014," kata politisi PAN ini.
