Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah agar jangan pernah membuka seluas-luasnya pintu pengelolaan bandara dan pelabuhan di Indonesia kepada investor asing. Bandara dan pelabuhan merupakan infrastruktur vital serta merupakan urat nadi perekonomian sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada swasta apalagi asing.

“Pemerintah jangan terburu-buru membuka seluas-luasnya sektor bandara pelabuhan kepada investor asing,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said seraya meminta pemerintah meninjau ulang rencana merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang akan membuka keran pengelolaan oleh swasta, apalagi investor asing pada bandara dan pelabuhan.

DPR mengakui bahwa pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan memang butuh modal besar. Namun, hal itu itu juga tidak bisa jadi alasan guna membuka sektor itu untuk dikendalikan sepenuhnya oleh swasta.

Seharusnya, ujar Said yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar itu, pengelolaan bandara dan pelabuhan diprioitaskan untuk kerja sama antara BUMN dan swasta nasional. Namun, apabila bandara maupun pelabuhan tetap dibuka untuk asing, maka pemilikan saham nasional tetap harus lebih besar.

Hal ini penting guna mengantisipasi agar pemerintah tidak tersandera bila dikelola oleh swasta. Dengan saham mayoritas milik nasional, maka pemerintah punya keleluasaan untuk mengendalikan bandara atau pelabuhan untuk kepentingan nasional yang lebih luas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan rencana pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di antara membuka bisnis pengelolaan bandara dan pelabuhan bagi investor asing tidak akan menganggu kinerja perusahaan mlik negara di kedua sektor tersebut.

“Dengan dibolehkannya asing masuk ke bandara dan pelabuhan, justru akan menguntungkan karena memicu terjadinya kompetisi yang sehat,” kata Dahlan.

Menurut Dahlan, dengan masuknya asing maka pengelolaan bandara maupun pelabuhan akan semakin bagus karena berlomba untuk menciptakan infrastruktur dan pelayanan yang terbaik kepada publik.