Keputusan Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi untuk tidak menerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebaiknya tidak perlu ditanggapi dengan heboh. Apalagi, statement itu bukan resmi dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Ada baiknya, Indonesia menunggu keputusan resmi itu, sembari terus melakukan pembangunan TKI yang konstruktif di Indonesia. Hal itu dikatakan anggota Komisi IX dari F-PKB, Chusnunia, Rabu (16/2).

"Tenang saja, statement Kadin Arab Saudi untuk menghentikan perekrutan tidak perlu diterima mentah-mentah, dan menunggu official statement dari Pemerintah Arab Saudi," katanya. Apalagi, penghentian itu belum resmi, dan disebutkan alasan, salah satunya adalah sedikitnya jumlah pendaftar.

Anggota DPR yang akrab dipanggil Nunik itu mengatakan, meskipun Komisi IX sering mengatakan untuk menghentikan pengiriman TKI secara total ke negara yang bermasalah, seperti Arab Saudi, namun tidak berarti DPR setuju penghentian itu sepihak dan dilakukan begitu saja. "Karena TKI itu bukan hanya informal tapi juga ada yang formal. Pengetatan pengiriman itu perlu ada di sektor informal," katanya. TKI informal itulah yang dekat dengan kekerasan.

Perlu dicatat, bila Arab Saudi menghentikan sama sekali penerimaan TKI, TKI formal akan terkena imbasnya juga. TKI jenis ini mengurus perlengkapan pada lebih dari dua bulan lalu, dan sudah siap berangkat. "Jumlahnya ribuan, kalau moratorium total, maka, TKI ilegal akan semakin meningkat pesat jumlahnya, karena orang cari kerja tak bisa dibendung," tegasnya.

Lebih jauh, Nunik mengingatkan perlunya melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan Departemen Agama yang juga sering memberangkatkan jamaah umrah. Informasi yang didapatkannya, jamaah umrah inilah yang banyak menjadi TKI. Karena itu, umrah pun harus diperketat