Komisi IV: Pemerintah Harus Siap Antisipasi Dampak Buruk Musim Kemarau

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam negeri akibat kemarau panjang.

Menurutnya, dua agenda besar pertahanan pangan mengalami gangguan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu.‬

‪"Perhatian terhadap aktivitas produksi berbagai produk pangan ini harus serius, dan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai perwakilan Pemerintah," katanya di Jakarta, Sabtu (1/8).‬

Peringatan untuk mengantisipasi dampak negatif kekeringan tahun ini, sambung ‪Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sudah sampaikan sejak dua bulan lalu ketika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi terkait antisipasi kebakaran hutan.

"Saya sudah sampaikan bahwa ada ancaman besar yang harus dihadapi oleh Kementan akibat kemarau panjang, yaitu gagal panen dan sulitnya mempersiapkan penanaman berikutnya," imbuhnya.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II itu menambahkan, meskipun terjadi peluang bagi Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebagai penyangga pangan akibat fenomena naiknya hasil tangkap ikan akibat musim kemarau, dengan pesatnya pertumbuhan klorofil dari plankton sehingga ikan mendapat pasokan makanan berlebih.

Namun, di sisi lain akan terjadi bencana kekeringan yang menyulitkan kinerja Kementan dalam memproduksi tanaman pangan maupun hortikultura.‬

‪"Kenyataan yang terjadi saat ini, hampir seluruh sentra produksi padi di Indonesia telah kering dan terjadi puso atau gagal panen," imbuhnya.

Lebih lanjut, Andi Akmal menyayangkan sikap Pemerintah yang membanding-bandingkan jumlah area yang gagal panen dengan tahun sebelumnya. Pemerintah, membandingkan areal kekeringan tahun 2014 sebesar 200 ribu hektar lebih, sedangkan sekarang hanya 101 ribu hektar.

Menurutnya, keadaan ini sangat tidak relevan terhadap upaya pencapaian target produksi padi yang diharapkan menuju swasembada tiga tahun ke depan.‬

‪"Pemerintah juga lupa bagaimana daya beli masyarakat begitu rendah akibat pencabutan berbagai subsidi BBM dan listrik sehingga akan memperparah keadaan ekonomi masyarakat pedesaan pada tahun-tahun mendatang," sebutnya.

Meskipun ada beberapa tanaman yang mengalami kenaikan produksi seperti blewah dan semangka, tapi mayoritas petani di Indonesia yang mengalami kekeringan adalah petani padi, dan akan berdampak buruk bagi ekonomi petani padi.‬

‪"Jika Pemerintah tidak memberikan perhatian, maka jumlah kemiskinan dalam waktu singkat akan kembali melonjak," pungkasnya.