KPK Geledah Kantor DPRD Sumut

Sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  yang dikawal puluhan anggota Sat Brimob mendatangi Kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan. Mereka menggeledah beberapa ruangan untuk mencari bukti-bukti baru terkait dugaan tindak pidana suap kepada DPRD Sumut terkait pengesahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Sumut periode 2010-2014, Rabu (11/11).

Penyidik KPK menggeledah kantor Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumut, Sekretaris Dewan (Sekwan), ruangan rapat badan anggaran (Banggar), ruangan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, ruangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Ketua DPRD Sumut dan Fraksi Demokrat.

Tim KPK membawa beberapa koper hitam diduga berisi berkas dari hasil pemeriksaan. Penggeledahan dimulai sekira pukul 14.30 WIB hingga menjelang Maghrib.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah tersangka dugaan tindak pidana suap terkait pengesahan APBD 2009-2014 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota dewan tahun 2015, Ajib Shah, di Jalan Sei Bengawan Medan dan rumah tersangka lainnya.

Lalu penyidikan dilanjutkan di kantornya. Atas kejadian ini, keadaan kantor DPRD Sumut tampak tidak kondusif karena sudah dua kali kantor ini digeledah. Pertama kali, kantor DPRD Sumut didatangi Satgas Inti Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PDI P, Jantoguh Damanik SSos, penggeledahan ini bagus sehingga dapat membuat Sumut bersih dari korupsi. “Baguslah seperti ini, jadi korupsi di Sumut cepat tuntas,” ungkap anggota DPRD Komisi B tersebut.

Rekannya dari fraksi sama, Sutrisno Pangaribuan  ST mengungkapkan, secara formal anggota dewan tidak terganggu dengan adanya penggeledahan pihak-pihak terkait. Namun secara psikologis, mereka merasa heran karena berturut-turut digeledah beberapa hari ini.

“KPK dan Polisi berhak menggeledah, ini hal bagus agar kasusnya segera tuntas. Namun kami juga punya agenda setiap hari dan jadi tertunda,” ujar anggota Komisi A itu dan menambahkan, sejumlah berkas yang diperiksa salah satunya kliping koran tentang pemberitaan interpelasi terhadap Gatot dan pandangan Fraksi PDIP tentang LKPj gubernur.

Rapat Tertunda

Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), HM Nezar Djoeli menambahkan, aktivitas DPRD, seperti rapat banggar jadi tertunda, kemungkinan sampai hari selanjutnya setelah KPK selesai melaksanakan tugasnya.

Terkait penahanan Ketua DPRD Sumut ia berkomentar tak ada gangguan atas hal ini, karena masih bisa diatasi para wakil ketua lain. “DPRD sifatnya lembaga, bukan perusahaan. Jadi di sini ada lima pimpinan. Karena ketua sedang ditahan, kemungkinan paling besar menggantikan dari Fraksi PDI P, Ruben yang memegang kursi terbanyak,” pungkasnya.

Pantauan Analisa di lapangan, saat petugas KPK dan Brimob mendatangi kantor DPRD Sumut, para pegawai berhamburan, takut dan gelisah karena kantornya akan diperiksa. Para anggota dewan juga ikut menyaksikan penggeledahan dari luar ruangan, namun beberapa dari mereka ikut mendampingi KPK menggeledah, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Ruben Tarigan SE.

Saat di ruangan PDI Perjuangan, KPK memeriksa dua ruangan yakni ruang Ketua Fraksi PDIP Budiman Nadapdap dan ruang  Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014 Muhammad Affan yang saat ini kembali menjadi anggota DPRD Sumut.

KPK juga menggeledah ruangan Saleh Bangun di Fraksi Demokrat, ruangan Chaidir Ritonga di Fraksi Golkar-B.

Tim KPK sempat tertahan di pintu depan ruangan Fraksi Golkar-B saat ingin menggeledah ruang kerja Chaidir Ritonga akibat pintu terkunci.

Salah seorang staf perempuan terlihat sibuk menelepon rekannya yang telah membawa kunci ruangan, sebab saat pemeriksaan berlangsung telah menunjukkan pukul 17.00 WIB.