Berdasarkan data indikator makro ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain.
Oleh karena itu, Komisi XI mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan serta Bappenas untuk bersama-sama memikirkan pembangunan infrastruktur Mentawai.
"Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya", ungkap Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR Marwan Cik Asan dalam pertemuan dengan Bank Indonesia, Bappenas, kementerian Keuangan di padang, Sumatera Barat, selasa (22/08/2017).
Politisi dari Fraksi Demokrat menambahkan, kunci dari pembangunan adalah infrastruktur jalan, yakni jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 km yang membutuhkan anggaran sekitar 3,8 triliun.
"Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk membantu pemerintahan daerah dalam mengendalikan inflasi, tapi juga diharapkan bisa memberi masukan yang strategis bagi pemerintah daerah, " ungkap Marwan.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat.
"Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," katanya.
