Fraksi PKB DPR menolak draf RUU Permusikan. F-PKB memandang isi draf RUU itu terkesan hanya menguntungkan industri musik besar.
"Draf ini sifatnya masih usulan, belum ada Bamus dan kalau napasnya seperti ini, Fraksi PKB dengan tegas menolak, karena draf ini yang diuntungkan hanya industri besar, sementara musisi kita tidak diakomodasi kepentingannya," kata Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis, Kamis (7/2/2019).
RUU Permusikan memang banyak mendapatkan kritik, khususnya dari kalangan pelaku musik. Bahkan muncul petisi #TolakRUUPermusikan yang dibuat musikus Danilla Riyadi. Selain itu, ada pula Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, yang beranggotakan ratusan musisi Tanah Air.
Menurut Cucun, RUU Permusikan seharusnya memiliki semangat mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan musisi. Dia menilai sejumlah pasal dalam RUU itu justru merugikan musisi. Cucun mencontohkan Pasal 32, yang mengatur soal uji kompetensi bagi para pelaku musik.
"Pasal 32, misalnya, di sana diatur musisi wajib uji kompetensi agar diakui profesi musisinya. Ini kan aneh. Musisi dikenal publik karena karya bukan lulus ujian kompetensi," ujarnya.
Ia mengimbau draf RUU Permusikan ini dikaji lebih dalam. Jika tidak, Cucun akan meminta anggota F-PKB di Badan Legislasi (Baleg) menolak RUU itu.
"Kita imbau, rekan DPR khususnya pimpinan fraksi, draf ini dikaji ulang sebelum masuk di Baleg. Tapi kalau dipaksakan, saya pimpinan Fraksi PKB akan tugaskan anggota kita di Baleg menolak. Draf ini sudah membuat gaduh dan memetakan konflik di antara musisi kita di Tanah Air," tutur Cucun.
Cucun pun mengatakan F-PKB akan memfasilitasi para pelaku musik menyampaikan aspirasi. "Kita duduk bareng, Fraksi PKB membuka pintu untuk hearing, untuk audiensi, mengkaji lebih detail bagaimana idealnya draf RUU Permusikan ini. Semangat kita adalah bagaimana memajukan musik Tanah Air, karya anak bangsa kita dihargai, musisi kita sejahtera di antara pertarungan industri musik di era digital ini," kata dia.
