Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif (ekraf). Bahkan, kemampuan daerah mendukung ekraf menjadi bagian terbesar yang dibicarakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf).
“Kepala daerah merupakan ujung tombak dari pengembangan ekraf, pusat tidak bisa berdiri sendiri harus di-support pemda dalam pengembangan ekraf,” ungkap Meli, sapaan akrabnya, saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dengan Gubernur Provinsi Banten dan jajaran, di Serang, Banten, Kamis (23/11/2018).
Terlebih, lanjut legislator Partai Gerindra itu, setiap daerah memiliki ciri khas berbeda. Di Provinsi Banten misalnya, ada ekraf yang berasal dari pengembangan budaya, wisata hingga kriya yang perlu mendapat dukungan dari pemda, mulai dari permodalan, sarana prasarnaa hingga pemasaran.
“Banten merupakan wilayah yang terdiri atas 8 Kabupaten/Kota. Maka sosialisasi RUU Ekraf kepada pemerintah daerah menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Karena kita berbicara mengenai permodalan, sarana prasarana, Hak Intelektual (HaKi) hingga pemasaran,” jelasnya.
Legislator dapil Sumatera Selatan itu menambahkan, Banten sendiri merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi nasional melalui ekraf, yaitu sebesar 15,66 persen. Untuk itu, jika pemerintah ingin fokus mengembangkan ekraf, maka antar stakeholder harus meningkatkan kerja sama.
“Kata kunci dalam kesuksesan pengembangan ekraf adalah koordinasi antar stakeholder. Karena tidak mungkin pelaku ekraf tumbuh berkembang sendiri-sendiri. Dalam hal ini diharapkan pemda bersinergi,” pesan Meli.
