Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan kalau Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinilai telah menipu masyarakat dan lecehkan institusi Dewan.

Hal tersebut berkaitan dengan tidak konsistennya PSI terhadap usulan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.

"Menurut saya, PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau RKT," kata Basri Baco melalui keteranganya, Rabu (02/12/2020).

Basri menuturkan kalau manuver yang dilakukan PSI merupakan perbuatan yang tidak etis dan semata sedang mencari perhatian masyarakat.

"Di ujung, mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya, tidak beretika," tuturnya.

Politisi Partai Golkar tersebut juga mengklaim bila informasi dan data yang disajikan oleh PSI kepada publik salah dan cenderung provokatif demi mencari sensasi sesaat.

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik. Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya kita naikan," klaimnya.

Dia lantas membeberkan aksi anggota fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang setuju dan ikut tanda tangan saat rapat dan setelah pembahasan, PSI malah menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.

Adapun kenaikan RKT sesungguhnya dilakukan karena legislator juga akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat dan DPRD memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). "Dewan juga masyarakat yang punya konstituen ribuan yang perlu di perhatikan dan layani," tutupnya.

RKT DPRD DKI 2021 sendiri direncanakan dianggarkan Rp 888 miliar. Jumlah itu sudah mencakup semua item. Mulai dari kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, hingga kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).