Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani akan meminta penjelasan PT Jakarta Propertindo (JakPro) soal penyertaan modal daerah (PMD) Rp 500 miliar untuk proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter. Namun dia mendukung proyek ITF yang masuk proyek strategis nasional.
"Saya belum bisa menanggapinya secara merinci karena hal tersebut memang masih wacana. Karena saat ini kami fokus pada pembahasan pertanggungjawaban APBD 2021. Kalau memang ada rencana seperti itu, silakan saja diajukan untuk kita bahas bersama nantinya," kata Ketua Fraksi Gerindra tersebut, Selasa (30/8/2022).
"Bila hal tersebut memang masuk dalam program strategis nasional, tentu kita dukung," ucapnya.
Menurut Rani, DPRD DKI Jakarta akan mengecek lokasi ITF Sunter bisa diperlukan. Sehingga, ada kejelasan soal perkembangan proyek ITF tersebut.
"Dalam waktu dekat akan kita tinjau lokasinya. Apalagi kalau memang ada surat dari PLN-nya. Kan bisa dibahas bersama," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Achmad Yani akan mempelajari permintaan PMD tersebut. Dia tidak bisa menyatakan apakan mendukung atau tidak dengan ajuan tersebut.
"Kita pelajari dulu urgensinya. Begitu. Setelah kita pelajari baru kita ambil satu pandangan apakah perlu diberikan (PMD) atau tidak," katanya.
JakPro Minta PMD Rp 500 M
JakPro berencana mengajukan PMD sekitar Rp 500 miliar. Anggaran itu rencananya diperuntukkan buat membayar jaminan kepada PT PLN untuk proyek ITF Sunter di Jakarta Utara.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto awalnya menjelaskan perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang diteken baru akan berlaku ketika JakPro menyetorkan uang jaminan kepada PLN.
"Sekitar Rp 500 miliar. Prioritas (PMD) untuk itu, karena khawatir kalau nggak segera diserahkan jaminan performance-nya, maka PJBL-nya akan dicabut," kata Asep kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).
"Walau secara kontrak (PJBL) sudah ada, itu tidak berlaku kalau JakPro belum serahkan jaminan," sambungnya.
Asep menuturkan rencananya PMD sebesar Rp 500 miliar itu akan diajukan dalam APBD-P 2022 mendatang. Dia berharap agar DPRD DKI dapat menyetujui usulan tersebut.
"Kalau bisa sih sebelum akhir 2022 ini ya. Makanya kita berharap di pembahasan APBD-P, DPRD tidak ada isu buat menyetujui permohonan PMD JakPro," ujarnya.
